Kantor Bupati Tergadai di Bank, Pemkab Meranti Evaluasi APBD 2023

JawaPos.com - Pemkab Kepulauan Merantai melakukan evaluasi terhadap APBD 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan, evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.

“Benar. Memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD pada hari ini (Kamis, red),” ujarnya seperti dikutip Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (15/4).

Atensi rapat evaluasi kemarin membuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama TKD seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. “PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran dana transfer (TKD) yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya,” ujar M Sakinul Wadi.

Pasalnya, atensi kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang. “Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas,” ungkapnya.

Sakinul menambahkan, perbaikan akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Apalagi saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Diberitakan Riau Pos sebelumnya, postur anggaran pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD 2023 Kepulauan Meranti sebesar Rp 1.462.127.490.522 terdiri dari PAD sebesar Rp 421.579.085.283, dan pendapatan transfer sebesar Rp 1.040.548.405.242.

Sementara kumulatif belanja daerah sebesar Rp 1.516.308.620.000 terdiri dari belanja operasional Rp 1.044.931.963.538, belanja modal Rp 304.716.704.162, belanja tidak terduga Rp 5.000.000.000, dan belanja transfer Rp 161.659.952.300.

Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 57.181.129.475. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.485.099.621 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp58.485.099.62 dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp55.000.000.000.

Sementara pengeluaran pembiayaan Rp56.303.970.146 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp15.000.000.000, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp41.303.970.146. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) APBD 2023 sebesar Rp3.000.000.000.

Ditambah pula fakta baru dari Plt Bupati Meranti Asmar. Ternyata kantor Pemkab Meranti tergadai ke bank senilai Rp 100 miliar. Pinjaman itu untuk pembangunan jalan di Kabupaten Meranti. Lalu, setiap bulan pemda harus membayar cicilan ke bank.

“Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini," ujar Plt Bupati Asmar kepada Riau Pos, Rabu (12/4) malam.