Jatah Minim Picu Permainan, Pupuk Subsidi Sudah seperti Barang Mewah

JawaPos.com - Problem kelangkaan pupuk bersubsidi plus makin mahalnya harga pupuk nonsubsidi sebenarnya sudah menjadi keluhan ’’rutin’’ para petani. Sebab, situasi itu hampir selalu terjadi setiap tahun.

Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya kecurangan di balik distribusi pupuk. Mulai dari dugaan kuat adanya penimbunan hingga pengoplosan. Problem itu terjadi di mayoritas kabupaten/kota di Jatim.

Misalnya, yang dialami para petani di wilayah Kabupaten Madiun. Gara-gara sulit mendapat pupuk bersubsidi, para petani terpaksa merogoh kocek dalam-dalam karena terpaksa membeli yang nonsubsidi. ’’Harganya empat kali lipat dibanding yang bersubsidi,’’ ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno.

Dalam kondisi seperti itu, muncul pupuk bersubsidi yang dijual secara ilegal. Dia mengklaim kualitas pupuk tersebut sama persis dengan yang asli. Dan lebih murah ketimbang nonsubsidi. Para petani pun memilih opsi itu. ’’Harga pupuk subsidi ilegal dua kali lipat pupuk bersubsidi asli,’’ ungkap Suharno.

Menurut dia, kondisi tersebut dipicu pola distribusi pupuk bersubsidi selama ini. Distribusi diatur tiap bulan sekali. Padahal, masa pemupukan padi hanya di satu bulan awal sejak tanam. ’’Kemungkinan ada sisa pupuk bersubsidi pada akhir tahun, dan bisa jadi sisa itu yang dijual ilegal tahun berikutnya,’’ kata Suharno.

Namun, sinyalemen itu dibantah Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Madiun Parna. Dia menyebut jumlah pupuk bersubsidi minim karena jatah yang didapat jauh di bawah usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK).

Di Banyuwangi, situasinya juga sama. Bahkan, bagi sebagian petani di sana, pupuk subsidi seperti barang mewah. Jumlah yang disediakan agen tak pernah mencukupi kebutuhan petani. Gara-gara itu pula, akhir 2021 lalu, beberapa petani di wilayah Kecamatan Licin melaporkan dugaan kecurangan distribusi pupuk. Pemicunya, pupuk subsidi diberikan kepada pengusaha yang memiliki ladang cukup luas.

Di Jember, dugaan permainan distribusi pupuk bahkan sudah sampai ke polisi. Februari lalu, Polres Jember menangani kasus dugaan pengoplosan, penjualan, hingga penimbunan pupuk tanpa izin yang melibatkan oknum kepala desa.