Khofifah Minta Percepat Pencairan Anggaran Demi Pemulihan Ekonomi

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk beberapa instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov, serta Bupati/Wali Kota. Didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Dedi Sopandi, Khofifah menyerahkan DIPA dan TKDD pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2021, Upaya Pengendalian Covid-19 pada Pilkada Serentak Tahun 2020, serta Sosialisasi Vaksin Covid-19 di Ballroom Grand City Surabaya, Senin (30/11).

Total Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan sebesar Rp 76,69 triliun lebih. Dengan rincian Rp 16,115 triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jatim dan Rp 60,578 triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Pada kesempatan itu Khofifah juga berpesan kepada pihak terkait untuk melakukan percepatan pencairan anggaran. Dia berharap agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi.

”Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional dan daerah pada saat lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, APBN dan APBD 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi,” ujar Khofifah.

Dia mengatakan, supaya realisasi pencairan anggaran berlangsung tanpa cela, kepala daerah harus bertindak cepat dan tepat ketika membuat kebijakan. Sebab, Covid-19 belum berakhir.

Karena itu, Khofifah mengeluarkan empat fokus kebijakan. Yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. Gubernur juga memaparkan arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah yang memiliki anggaran-anggaran besar, untuk segera melakukan lelang. Presiden juga meminta bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah pada 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal 2021.

”Dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” kata Khofifah.

Khofifah menambahkan, presiden juga berpesan untuk segera dilakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah dan menghadapi banyak ketidakpastian, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

”Bapak Presiden menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah masyarakat. Oleh karena itu, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD,” terang Khofifah.

Selain menyerahkan DIPA dan TKDD TA 2021, Khofifah juga menyerahkan penghargaan kepada daerah dengan penyaluran DAK fisik dan dana desa (DFDD) tercepat pemerintah daerah kategori pagu DFDD kurang dari Rp 300 miliar, yakni Kabupaten Madiun, Pacitan, serta Blitar. Kemudian penghargaan untuk Pagu DFDD lebih dari Rp 300 miliar yakni Kabupaten Tulungagung, Probolinggo, dan Sumenep. Serta bupati/wali kota pendukung terbaik sistem kredit program lingkup kerja kanwil DJPb Provinsi Jatim yakni Kabupaten Pasuruan, Gresik, dan Kota Pasuruan.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=vsko6WkcNKo