Lama Mangkrak, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Dikebut Lagi

JawaPos.com - Pengerjaan fisik jalan tol Padang-Pekanbaru sempat terhenti selama 6 bulan terakhir. Rencananya, pembangunan mega proyek yang ground breakingnya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu, kembali dilanjutkan pertengahan Januari 2019.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit usai menggelar rapat di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Rabu (9/1).

Nasrul mengatakan, dari hasil rapat sebelumnya, masih ada empat bidang tanah yang belum selesai secara administrasi. Kelengkapan bidang tanah itu akan dilakukan pada HUT Kabupaten Padang Pariaman.

"Administrasinya akan dilengkapi mulai hari ini (red_) sampai Jumat (11/1) mendatang atau bertepatan dengan hari jadi Padang Pariaman ke-186. Penyerahan kelengkapan ini akan disaksikan oleh Gubernur Sumbar dan masyarakat yang sekaligus menegaskan, pengerjaan tol Padang-Pekanbaru dilanjutkan," kata Nasrul Abit.

Secara berlanjut, terdapat 19 sertifikat bidang tanah sedang dikerjakan dari total 109 bidang tanah yang akan dilalui proyek tol Padang-Pekanbaru.

"Mana yang telah selesai negosiasinya berdasarkan pengadilan itu, kami bayarkan uang ganti ruginya. InsyaAllah, Sabtu (12/1) depan, alat berat  sudah bisa masuk untuk mengerjakan proyek tol," terangnya.

Nasrul juga mengatakan, pengerjaan fisik tol akan difokuskan pada ruas nol hingga 4,2 kilometer. Sebab, untuk ruas ini, uang ganti lahan sudah diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan kendala lahan masih terjadi di ruas 4,2 hingga 30 kilometer. Di ruas ini, masih ada empat titik lokasi yang belum disepakati harga ganti ruginya.

"Keempat lokasi kami serahkan negosiasinya pada Bupati Padang Pariaman. Saya juga minta tim appraisal jangan mengulang kejadian seperti yang lalu," ujar Nasrul.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Sudaryanto mengatakan, sesuai tupoksinya akan membantu proses percepatan pembayaran penggantian lahan warga yang dilewati proyek tol. Bagi pemilik lahan yang sudah lengkap syarat, akan disiapkan sertifikatnya sebagai bahagian dari ketentuan pembayaran oleh BPN.

"Kami minta masyarakat yang lahannya kena proyek tol, segera melengkapi surat-surat  yang dibutuhkan untuk proses ganti rugi," katanya.

Sebelumnya, Selasa (8/1), Pemprov Sumbar dengan Pemkab Padang Pariaman juga menggelar rapat bersama pihak PT Hutama Karya untuk memastikan kelanjutan proyek tol yang sempat mangkrak lantaran persoalan lahan.

Dalam pertemuan itu, Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin, Ramos Pardede mengatakan, fokus pengerjaan tol akan dilakukan di ruas nol hingga 4,2 kilometer pertama. Apalagi di ruas ini, pemerintah tinggal melakukan pembayaran kepada pemilik lahan. Sedangkan untuk ruas di atas 4,2 km, pemerintah masih melakukan tahap konsultasi publik.

"Kita tunggu dulu 4 bidang lain, kita bisa kerja. Setiap ada lahan bebas kami akan kerja. Untuk memicu pemilik lahan lain supaya bisa melepas tanahnya," ujar Ramos.

Dengan molornya pengerjaan fisik tol Padang-Pekanbaru selama setahun terakhir, Hutama Karya menargetkan seksi I Padang-Sicincin bisa rampung dalam dua tahun ke depan. Hingga akhir 2018, baru 800 meter ruas dari total 255 kilometer (km) yang sudah dilakukan pengerjaan. Itu pun, pekerjaan yang sudah dilakukan baru sebatas land clearing dan timbuna atau ground breaking.

Terhambatnya pengerjaan fisik seksi I tol Padang-Pekanbaru disebabkan tidak cocoknya harga yang diterbitkan oleh tim appraisal (penilai). Atas hal itu, warga secara baik-baik meminta alat berat untuk tidak melakukan pengerjaan terlebih dulu. Sehingga pengerjaan tol berhenti sampai hari ini.