Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 31 Desember 2018 | 01.35 WIB

Tekan Angka Kemiskinan, Sumsel Gelontorkan Anggaran Rp 779 Miliar

KEMISKINAN: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2018, persentase kemiskinan di Sumsel mencapai 12,80 persen atau sekitar 1 juta penduduk Sumsel. - Image

KEMISKINAN: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2018, persentase kemiskinan di Sumsel mencapai 12,80 persen atau sekitar 1 juta penduduk Sumsel.

JawaPos.com – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan (Sumsel) masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2018, persentase kemiskinan di Sumsel mencapai 12,80 persen atau sekitar 1 juta penduduk Sumsel. Padahal secara nasional hanya 9,82 persen.


Artinya tingkat kemiskinan di Sumsel lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Ekowati Retnaningsih mengatakan kemiskinan menjadi prioritas Pemprov Sumsel di tahun mendatang.


Bahkan, pihaknya telah mengalokasikan APBD untuk tahun 2019 sebesar Rp 779 miliar dari total APBD yakni sekitar Rp 9 triliun "Ini telah dianggarkan untuk tahun 2019 mendatang dan telah disahkan," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (29/12).


Ia mengaku alokasi tersebut tentunya terbagi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinsos, Pertanian dan lain sebagainya. Yang mana program OPD tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumsel. Artinya, alokasi tersebut bukan menumpuk di satu OPD. "Ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru," terangnya.


Dari data yang dihimpun ada tiga daerah yang masuk kategori merah atau paling tinggi kantong kemiskinannya. Ketiga daerah tersebut yakni, Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat dan Musi Banyuasin (Muba). Sedangkan, yang sudah berada dalam kondisi baik atau biru yakni OKU, OKU Selatan, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagaralam.


"Yang akan menjadi prioritas penanganan yakni yang berada di kategori merah," tutupnya.


Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya meminta kepada kepala daerah yang berada dalam kategori merah tersebut untuk lebih terbuka. Sehingga, sebagai Pemprov Sumsel maka dapat ikut membantu dalam penanggulangan kemiskinan. 


Menurutnya, ada yang salah dalam kebijakan dari pemangku jabatan tertinggi atau kepala daerah. Seperti contoh Muba. Dimana daerah tersebut lumbung Sumber Daya Alam (SDA) dengan APBD tidak pernah dibawah Rp 2,5 triliun. Namun, tetap saja kemiskinan masih tinggi


"Daerah lain di Sumsel itu banyak dibawah APBD Muba tapi kemiskinannya tidak tinggi. Jadi kami harap mari bersama menanggulangi kemiskinan ini sehingga angka kemiskinan di Sumsel pun mencapai dibawah nasional," harapnya.


Editor: Sari Hardiyanto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore