Jemput Bola, KPU Buka Posko DPS Pemilu 2019 di Area CFD

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka Posko Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 di kawasan car free day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (1/7). Pihak KPU Jakpus menampung laporan masyarakat terkait pendaftaran namanya.

“Memastikan bahwa data yang kita kumpulkan di tingkat RT/RW itu sudah memenuhi semua warga. Kalaupun nanti ada beberapa warga yang belum masuk bisa dilihat ke kelurahan setempat di RW setempat, dicek namanya apakah sudah terdaftar atau belum,” ujar Anggota KPU Jakpus Ahmad Dahlan yang menjaga posko di lokasi.

Jika ada yang belum terdaftar, warga bisa datang ke kelurahan terdekat untuk membuat surat tanggapan bahwa dirinya dan keluarga. KPU memiliki waktu sejak 18 Juni-8 Juli untuk memproses tanggapan masyarakat tersebut.

“Mereka (yang datang) ini mungkin nggak ngecek ke kelurahan, tapi pengen tahu namanya terdaftar atau enggak. Sebagian besar mereka di sini sudah banyak terdaftar jadi sudah tahu terdaftar di TPS mana. Misal belum terdaftar, kita kasih surat bahwa ada tanggapan nanti kita teruskan ke kelurahan,” tuturnya.

Sejak pagi, posko itu menerima tanggapan dari 20 warga, di antaranya ada 3 orang yang belum terdaftar menjadi DPS.

“Tadi ada beberapa yang baru nikah, pisah KK (kartu keluarga) sama orang tuanya di KK, sama orang tuanya dihapus karena pisah. Di tempat baru belum terdaftar, itu yang nanti kita bantu proses untuk diterusin ke kelurahan,” terang Dahlan.

Tak hanya di CFD, tersebut juga digelar di masing-masing kelurahan se-DKI Jakarta pada minggu depan (8/7). Mereka juga membuka posko di apartemen dan titik-titik keramaian seperti mal.

“Semua warga punya hak pilih, tapi karena mungkin mereka bingung kita jemput bola nih, biar mendekati masyarakat yang mau tahu karena kalau di rumah mungkin agak pasif ya karena kesibukan kerja. Kalau ini kan sambil olahraga sekalian,” papar dia.

Pada posko di area CFD ini, kata Dahlan, pihaknya fokus pada masyarakat yang berdomisili Jakarta Pusat. “Kita kan berbasis domisili ya, sesuai KTP, jadi khusus Jakpus yang bisa kita cek. Kita kan offline, jadi kita khusus Jakpus, mungkin nanti kalau sudah dapat bisa kita sinkron dengan provinsi,” katanya.