Realisasi Serapan Anggaran Dinas SDA Anjlok

JawaPos.com - Banjir masih jadi ancaman besar bagi DKI Jakarta. Ironisnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan malah terkesan kurang memperhatikan masalah ini.

Hal ini terlihat dari rendahnya serapan aggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA), SKPD yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan banjir di ibu kota.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan, Dinas SDA sejauh ini baru merealisasikan 11,7 persen dari anggaran Rp 4,5 triliun yang dianggarkan dalam APBD 2018.

"Kami masih proses pembebasan lahan. Anggaran paling besar di situ. Bebasin lahan itu tidak mudah," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan seperti dikutip Indo Pos (Jawa Pos Group), pada wartawan, Jumat (29/6).

Teguh mengatakan, dari Rp 4,5 triliun anggaran, porsi terbesar ada di pembebasan lahan untuk sungai, aliran, hingga waduk yang nilainya mencapai Rp 1,8 triliun.

Namun, teguh memastikan, dalam waktu dekat, serapan anggaran bisa melonjak. Ini dikarenakan adanya 150 bidang lahan dengan nilai Rp 420 miliar yang segera dibayar. "Kalau itu bisa terealisasi, penyerapan anggaran SDA bisa 21 persen," kata dia.

Lebih lanjut, Teguh mengaku sudah punya konsep naturalisasi sungai. Istilah naturalisasi dalam penanganan sungai pertama kali disebut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai.

"Kita pakai grass block. Jadi, semacam ada betonisasi tapi memungkinkan biota bisa tumbuh," jelas Teguh.

Teguh mengatakan, pemakaian grass block sangat memungkinkan diterapkan di sungai-sungai di Jakarta. Dia memperkirakan, aliran Kali Krukut, Sungai Ciliwung, dan Kali Pesanggrahan, yang sebagian masih alami tanpa turap, bisa dilebarkan dengan naturalisasi.

Caranya, dinding beton sebagai penahan akan dilapisi dengan tanah yang bisa jadi medium tumbuh-tumbuhan pinggir kali. "Kita kerja sama dengan Dinas Kehutanan bikin yang namanya naturalisasi di spot-spot itu. Ada ruang terbuka hijau tanpa mengurangi kekuatannya," kata Teguh.

Teguh mengatakan, saat ini pihaknya masih melalukan survei lapangan untuk menentukan titik-titik naturalisasi. Setelah itu, pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk memastikan tanggul yang dinaturalisasi tetap kuat. Adapun soal beberapa ketidakhadiran Teguh dalam rapat yang jadi pertanyaan, dia mengaku sibuk meninjau lapangan.