Pemekaran Kotawaringin Utara Telah Disetujui, Langkah Selanjutnya...

JawaPos.com - Pembentukan daerah persiapan Kabupaten Kotawaringin Utara telah disetujui Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng. Kedua pihak pun telah  mendandatangani bersama dalam rapat paripurna ke-19 di gedung DPRD Kalteng, Rabu (28/12).

Nantinya, Kabupaten Kotawaringin Utara terdiri dari enam kecamatan. Yakni, Kecamatan Parengean, Taualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu dan Bukit Santuai.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, setelah eksekutif dan legislatif menyetujui, akan ada proses berikutnya seperti koordinasi dengan kementrian dalam negeri (kemendagri) mengenai pemekaran. Sebab pemekaran masih dimoratorium.

“Kita akan memberikan penjelasan. Sebab Kotawaringin Utara secara ekonomi mampu. Sebab Kotim keseluruhan ekoniminya bagus semua,” ujarnya dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (31/12).

Pada kesempatan yang sama, ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengatakan, pemekaran ini sudah diperjuangkan dari tahun 2004 yang lalu. Namun waktu itu belum memenuhi syarat karena kecamatannya jumlahnya kurang.

“Sesuai undang-undang minimal harus lima kecamatan. Waktu itu masih ada tiga kecamatan, lalu setelah ada pemekaran kecamatan dan bertambah dua. Jadi telah memenuhi syarat untuk pemekaran,” ucapnya.

Diterangkannya, walau ada moratorium pemekaran, pada prinsipnya pihaknya hanya menyiapkan sesuai dengan persayarakatan undang-undang.

Dia melanjutkan, proses pemekaran sudah melalui tingkat bawah. Dari rekomendasi badan permusyawaratan desa, persetujuan bersama DPRD Kotim dengan bupati serta telah melewati tahap kajian akademisi dari Universitas Palangka Raya (UPR). 

“Berdasarkan hasil kajian akademisi itu, seperti kemampuan keuangan dan sebagainya, kabupaten yang akan dimerkarkan ini malah bobotnya hampir sama dengan kabupaten induk. Jumlah penduduk juga telah memnuhi 117 ribu jiwa,” tuturnya.

Dijelaskannya, untuk infrastruktur jalan sudah ada. Dari jalan Pelantaran menuju Parenggean kemudian menuju Tumbang Sangai dan menuju Tumbang Kalang sudah ada.

“Sementara rencana ibu kotanya dari Parenggean menuju ke Mentaya Hulu, ditengah-tengahnya itu lah,” ucapnya.

Diungkapkanya, setelah ini, pihaknya ikut mengawal bersama-sama dengan tim dari provinsi untuk melakukan audiensi dengan Kemendagri dan DPD RI juga komisi II DPR RI. (uni/fab/JPG)