Iding Rosyidin

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> Anies Baswedan terus menjadi sorotan. Namanya sempat muncul sebagai calon kuat yang akan diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024 pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat pencalonan. Dengan ketentuan baru tersebut, partai kepala banteng sudah bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Namun, ternyata PDIP tidak jadi mencalonkan Anies. Mereka memilih kader sendiri, Pramono Anung, menteri sekretaris kabinet saat ini, yang diduetkan dengan Rano Karno yang juga kader internal. Sempat beredar kabar, Anies bakal dicalonkan PDIP di pilkada Jabar, tetapi ternyata juga tidak jadi. Partai Politik Baru Sampai detik-detik terakhir waktu pendaftaran Pilkada 2024, tidak ada nama Anies. Pesaing presiden terpilih Prabowo dalam pilpres lalu itu tidak berhasil menjadi calon kepala daerah di mana pun. Bagaimana nasib Anies selanjutnya setelah tidak bisa ikut serta dalam pilkada sebagai calon? Banyak pertanyaan seperti itu yang mengemuka. Anies disebut-sebut bakal membidik Pilpres 2029 di mana dia akan kembali berkompetisi menjadi orang nomor satu di republik ini. Dalam rentang lima tahun sebelumnya, tentu Anies harus tetap aktif di politik sehingga namanya tidak tenggelam. Lalu, apa yang harus dilakukan Anies? Salah satu opsi yang kini banyak dibicarakan adalah membentuk partai politik baru. Anies dalam suatu kesempatan pernah mengungkapkan kemungkinan mendirikan partai politik. Jika memang dia benar-benar akan mendirikan partai politik, setidaknya ada empat hal yang mesti diperhatikan. Pertama, identitas kepartaian (party identity). Terkait dengan hal ini, yang terpenting adalah bagaimana menjadikan partai baru memiliki perbedaan atau distingsi yang tegas dengan partai-partai lain. Salah satu masalah besar dalam kehidupan kepartaian di Indonesia selama ini adalah tidak tegasnya diferensiasi antara satu partai dan partai lain. Baik pada level ideologi maupun program kerjanya. Perbedaan yang terlihat hanyalah pada aspek nama, logo, serta warna partai. Selebihnya kurang lebih sama. Akibatnya, pada level elite, para pengurus partai tampak kesulitan merancang program-program kerja yang lebih unggul dari yang lain. Demikian pun pada level publik, mereka merasakan kesulitan untuk memilih mana partai yang benar-benar mewakili aspirasi politiknya. Karena itu, Anies harus benar-benar mampu membuat identitas kepartaian yang berbeda dengan partai-partai lama. Jika selama ini dia sering bertumpu pada gagasan atau pemikiran, sudah seharusnya partai politik besutan Anies merumuskan sebuah gagasan politik yang berbeda dengan yang berlaku sekarang di republik ini sehingga bisa menarik minat warga. Kedua, ketokohan atau figur. Harus diakui, kehidupan kepartaian di lndonesia belum berbasis pada sistem, melainkan masih bergantung pada ketokohan atau figur. Ketika figur itu kuat dan mendapatkan dukungan luas dari publik, partainya pun berkembang pesat. Demikian pula sebaliknya. PDIP sejauh ini mampu bertahan dengan kuat sebenarnya lebih karena mengandalkan ketokohan Soekarno yang saat ini terepresentasikan pada Megawati. Partai Demokrat, tak diragukan lagi, sangat bergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya sedikit partai yang tidak terlalu bergantung pada figur. Sebut saja Golkar dan PKS. Sayang, ada sejumlah tokoh di Indonesia yang mencoba mendirikan partai politik baru, tetapi tidak berhasil. Amien Rais, misalnya. Setelah keluar dari PAN, dia mendirikan Partai Ummat, tetapi gagal meraih ambang batas parlemen. Demikian pula Din Syamsuddin yang mendirikan Partai Pelita, setali tiga uang. Mungkin di level internasional, ada contoh yang sebaliknya. Anwar Ibrahim di Malaysia, misalnya. Setelah keluar dari koalisi UMNO dan tidak lagi sehaluan dengan Mahathir Mohamad, dia mendirikan partai politik baru. Kemudian, setelah melalui perjuangan yang keras, Anwar akhirnya menjadi perdana menteri. Pertanyaannya, apakah Anies bisa menjadi figur bagi partai baru nanti sehingga menjadi magnet yang menarik banyak warga sebagai anggota atau setidaknya menjadi simpatisannya? Ini tentu akan menjadi ujian bagi Anies, apakah popularitasnya selama ini sebagai sosok pembawa perubahan atau antitesis terhadap penguasa bakal berhasil atau tidak. Ketiga, dana. Sudah menjadi rahasia umum, kehidupan politik di Indonesia berbiaya sangat tinggi. Sistem pemilu yang dibangun di atas landasan pasar bebas politik jelas membutuhkan biaya politik yang besar. Sementara partai politik di Indonesia masih mengandalkan sebagian dananya dari anggaran negara. Sebagai partai politik baru, tentu tidak mudah untuk mendapatkan dana besar. Satu-satunya jalan yang paling memungkinkan adalah mendapatkan dukungan dana dari orang-orang yang punya modal besar seperti para pengusaha. Masalahnya, apakah Anies mampu membuat sejumlah pengusaha tertarik untuk mendukung pendanaan partainya? Keempat, jaringan. Bagi partai politik, jaringan jelas sangat penting. Idealnya, partai politik harus memiliki kepengurusan di setiap provinsi kalau ingin bersaing dengan partai-partai lama dengan sumber daya manusianya yang tepat. Jaringan tentu bukan hanya dalam konteks kepengurusan partai di setiap level daerah, melainkan juga jaringan ketokohan dan organisasi. Partai-partai yang memiliki jaringan kuat dengan sejumlah tokoh dan organisasi, baik pada level nasional maupun internasional, jelas akan mendapat dukungan luas. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian partai politik baru di Indonesia. Keseriusan untuk menempuh langkah itu jelas sangat diperlukan demi mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia.&nbsp;(*) <hr /> *) IDING ROSYIDIN, Wakil dekan akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketua umum APSIPOL Indonesia

Anies Baswedan terus menjadi sorotan. Namanya sempat muncul sebagai calon kuat yang akan diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies dan Partai Politik Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> FENOMENA&nbsp;selebriti dari kalangan pemain film, penyanyi, komedian, dan sejenisnya yang terjun ke dalam perhelatan politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada, kaum selebriti kerap hadir menghiasi gegap gempita politik. Yang teranyar adalah masuknya komika Marshel Widianto dalam bursa pencalonan wakil wali kota Tangerang Selatan. Bahkan, dia telah dipasangkan secara resmi oleh Partai Gerindra untuk mendampingi kadernya, Ahmad Riza Patria. Respons terhadap duet Riza-Marshel cukup ramai sampai saat ini. Selain itu, ada banyak nama selebriti lain yang digadanggadang akan terjun ke dalam sejumlah pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Raffi Ahmad, dan belakangan istrinya, Nagita Slavina, juga kerap disebut. Lalu ada Ahmad Dhani, Krisdayati, Desy Ratnasari, Eko Patrio, Pasha, dan mungkin masih bakal ada nama lainnya lagi yang belum terungkap. Sejauh ini ada dua model keterlibatan selebriti dalam politik di Indonesia. Pertama, selebriti yang terjun langsung ikut berkompetisi sebagai kandidat, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Kedua, mereka yang hanya memainkan peran sebagai pendulang suara (vote getter) &ndash;atau sekarang ada istilah yang sangat populer: buzzer&ndash; dalam rangka menarik khalayak luas agar menjatuhkan pilihan politik kepada kandidat yang didukungnya. Fenomena Politainment Masuknya kaum selebriti ke dalam panggung politik, khususnya model yang pertama, bukan tidak mungkin akan membuat politik memiliki warna yang berbeda. Citra politik yang serbaserius, dalam derajat tertentu bersifat keras, akan menjadi lebih lunak atau malah bisa menjadi lebih menghibur layaknya sebagai tontonan. Pada level buruknya: politik berubah dari hal-hal substantif-bermakna menjadi artifisial-hampa. Inilah yang dikenal sebagai konsep politainment seperti yang disebutkan David Schultz (2012) dalam karyanya, Politainment: The Ten Rules of Contemporary Politics: A Citizens&rsquo;s Guide to Understanding Campaigns and Elections. Ia merupakan gabungan dari politics dan entertainment (hiburan). Para selebriti yang dalam kesehariannya memang berkiprah di dunia hiburan bisa membuat dunia politik layaknya dunia hiburan. Lalu mengapa kaum selebriti dibawa masuk ke dalam politik? Tampaknya alasan modal popularitas sulit dibantah. Ketika partai-partai politik di Indonesia pada umumnya sangat pragmatis, kehadiran kaum selebriti yang memiliki modal popularitas tersebut disambut dengan antusias. Hal itu sering kali tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan dan pengalaman politik mereka. Hanya, yang mungkin diabaikan partai-partai politik adalah popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Di Pemilu 2024 lalu, misalnya, banyak sekali artis yang gagal melenggang ke Senayan meski mereka menggenggam popularitas. Memang ada yang berhasil, tetapi banyak pula yang gagal. Hal tersebut, salah satu faktornya, karena publik semakin rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka mulai kritis ketika melihat para selebriti, terutama yang sama sekali belum berpengalaman atau belum bersentuhan sama sekali dengan dunia politik. Mereka agaknya lebih melihat selebriti hanya akan dijadikan aksesori politik sehingga tidak layak dipilih. Kasus Taiwan Apa yang terjadi di Taiwan terkait keterlibatan selebriti dalam politik cukup menarik untuk dibandingkan. Apalagi, Taiwan belum lama ini telah menyelenggarakan pemilihan umum, tepatnya pada Januari 2024, yang dimenangi partai petahana Democratic Progressive Party (DPP) yang terkenal dengan sebutan partai hijau. Di negeri ini pun, terdapat dua model keterlibatan selebriti dalam politik. Model pertama, misalnya, direpresentasikan Tammy Lai, seorang aktris Taiwan yang belum punya pengalaman politik sama sekali, ketika digandeng oleh calon presiden dari jalur independen Terry Gou sebagai wakilnya. Tetapi, kemudian Terry tidak dapat melanjutkan pencalonan karena tak memenuhi kuota minimal dukungan rakyat. Untuk model kedua, ada banyak sekali kaum selebriti dari kalangan aktor, aktris, jurnalis, dan sebagainya yang menyuarakan sesuatu yang dianggap condong ke salah satu partai politik. Dalam hal ini partai oposisi Kuomintang (KMT). Mereka, antara lain, melancarkan pernyataan bahwa kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu, sebaliknya unifikasi dengan Tiongkok tidak dapat terhindarkan, dan sejenisnya. Seperti diketahui, Partai Kuomintang dianggap sebagai pihak yang lebih ingin membawa Taiwan memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok. Sementara DPP sebagai partai berkuasa memiliki posisi yang sebaliknya. Partai tersebut justru ingin Taiwan lebih independen. Karena itu, di bawah DPP, ketegangan Taiwan-Tiongkok kerap terjadi. Pada kenyataannya, suara kaum selebriti di Taiwan tidak mendapatkan respons positif dari publik. Sebaliknya, mereka justru dihina dan dicemooh. Bahkan, fans-fans yang semula mendukungnya kemudian berbalik arah dan ikut mengkritiknya. Akibatnya, suara mereka tidak memberikan kontribusi apa pun. DPP tetap keluar sebagai pemenang pemilu untuk kali ketiga secara berturut-turut. Hal itu menunjukkan bahwa keterlibatan selebriti dalam politik Taiwan dengan dua model di atas tidak berpengaruh terhadap publik. Rasionalitas para pemilih di Taiwan agaknya tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak substansial. Bahkan, untuk kasus politik uang (vote buying) pun, seperti terungkap dalam obrolan dengan elite politik di sana, mereka tidak mudah tergoda. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti dalam politik di Indonesia, menurut hemat penulis, cukup memprihatinkan. Pasalnya, semakin banyak selebriti yang terjun ke dalam politik tanpa memiliki kapasitas dan pengalaman politik sama sekali, yang notabene akan banyak mendapatkan resistansi dari publik. Kasus Marshel sebenarnya mengonfirmasi secara jelas kecenderungan tersebut.&nbsp;(*) <hr /> *) Iding Rosyidin, Wakil Dekan Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (Apsipol) Indonesia

Lalu mengapa kaum selebriti dibawa masuk ke dalam politik? Tampaknya alasan modal popularitas sulit dibantah.

Selebriti dalam Pusaran Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> ADA&nbsp;fenomena menarik untuk dianalisis terkait rilis lembaga survei tentang elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden sekitar seminggu sebelum pemungutan suara 14 Februari. Di antaranya hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menempatkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai peraih suara terbanyak. Bahkan di atas 50 persen. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo-Gibran mendapat 51,8 persen, Anies-Cak Imin (nomor urut 1) memperoleh 24,1 persen, dan Ganjar-Mahfud (nomor urut 3) mendapatkan 19,6 persen. Survei LSI Denny JA menempatkan Prabowo-Gibran 53,5 persen, Anies-Cak Imin 21,7 persen, dan Ganjar-Mahfud 19,2 persen. Jika hasil survei tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan, dapat dipastikan Pemilu 2024 berlangsung satu putaran. Sebab, salah satu paslon sudah mendapatkan suara 50 persen plus satu. Ada kecenderungan para pendukung paslon yang diprediksi menang itu terus menyuarakan hasil survei tersebut di berbagai forum atau media. Tentu hal itu bisa membangun opini publik di kalangan masyarakat umum bahwa paslon itulah yang akan menang. Persoalannya, sudah pastikah akan terjadi seperti itu atau apakah opini publik yang dibangun tersebut akan sesuai dengan kenyataan? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis hasil survei menegaskan, berkaca pada hasil survei, Pemilu 2024 berpotensi satu putaran dengan pemenangnya 02. Yang perlu digarisbawahi dari pernyataan di atas adalah kata berpotensi, yang berarti memiliki kemungkinan. Hasil survei mungkin saja sesuai dengan kenyataan atau mungkin jua tidak sesuai. Dinamika Politik Dalam literatur opini publik, survei merupakan salah satu metode untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi publik mengenai suatu isu atau fenomena. Dengan metodologi ilmiah, gambaran yang didapatkan biasanya cukup akurat atau mendekati kenyataan. Namun, tetap saja survei menganut prinsip probabilitas atau kemungkinan. Terlepas dari kredibilitas lembaga survei yang dikenal selama ini, misalnya, ketat dalam menerapkan metodologinya, seperti dijelaskan saat rilis atau diinput di website-nya, potensi untuk tidak sesuai dengan kenyataan juga tetap ada. Lebih-lebih survei yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik seperti elektabilitas paslon. Termasuk elektabilitas paslon 02 yang melewati angka 50 persen itu, potensi tidak sesuai dengan kenyataan juga ada. Dalam hal ini, mungkin ada faktor X yang bisa mengubah hasil akhir. Katakanlah terkait dengan dinamika politik yang terjadi menjelang pemungutan suara. Di antara dinamika politik tersebut adalah kian masifnya suara-suara kritis dari kampus, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen dan guru besar, yang mempersoalkan masalah etika dengan lolosnya Gibran sebagai cawapres. Berita-berita tersebut cukup kuat beresonansi di berbagai media, lebih-lebih di media-media sosial. Memang suara-suara dari kampus lebih banyak menyasar kalangan menengah atau kelas terdidik sebagai pemilih rasional yang jumlahnya tidak sebanyak masyarakat umum. Sehingga suara-suara kritis mereka dianggap tidak terlampau kuat memengaruhi elektabilitas paslon. Sementara kalangan masyarakat umum, yang notabene merupakan pemilih tradisional, agaknya tidak terpengaruh. Namun, dalam perspektif teori arus komunikasi dua arah (two steps flow communication), sebenarnya suara-suara kritis kampus bisa merembes masuk ke semua lapisan masyarakat, termasuk akar rumput (grassroots). Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut teori tersebut, terdapat kelompok yang mampu memainkan peran penting. Yakni para pemuka pendapat (opinion leaders) seperti tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan agama, adat, dan sebagainya. Mereka berada di tengah-tengah antara lapisan atas dan bawah. Mereka adalah penghubung atau jembatan. Biasanya mereka jauh lebih dipercaya daripada kalangan yang lain, termasuk pemerintah, terutama di masyarakat dengan struktur tradisional. Maka, ketika suara-suara kritis kampus tersebut disampaikan oleh para tokoh, peluang untuk semakin didengarkan terus membesar. Dengan demikian, hasil survei paslon mesti direspons secara bijak. Para pendukung paslon 02 sebaiknya tidak terlalu bergembira berlebihan seolah-olah hasil survei itu berbanding lurus dengan kenyataan. Pun pendukung 01 dan 03, tidak usah berkecil hati karena dinamika politik terus berlangsung. Apa pun bisa terjadi. Tidak ada yang pasti.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;IDING ROSYIDIN,&nbsp;Wakil Dekan Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (Apsipol) Indonesia

Ada fenomena menarik untuk dianalisis terkait rilis lembaga survei tentang elektabilitas tiga paslon presiden-wakil presiden.

Pemilu dan Godaan Opini Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini muncul lagi wacana agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data profil para calon anggota legislatif (caleg) yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Ada parpol yang setuju dan menyatakan siap membuka data para calegnya. Namun, tidak sedikit pula yang tampaknya belum bersedia melakukannya. Membuka data para caleg agar dapat diakses oleh publik seluas-luasnya tentu sangat penting. Hal ini agar publik mengetahui betul siapa yang akan dipilihnya untuk mengemban amanah rakyat, terutama tentang rekam jejak (track record) mereka selama ini. Perspektif Literasi Politik Persoalan membuka data para caleg sangat menarik dilihat dari perspektif literasi politik. Seperti dijelaskan oleh Carol A. Cassel and Cecilia C. Lo (1997), literasi politik bisa disebut juga dengan keahlian politik (political expertise), kesadaran politik (political awareness), dan kompetensi civic (civic competence), yang menekankan pada potensi-potensi atas partisipasi politik yang berbasis informasi. Dengan kata lain, seseorang yang terliterasikan secara politik (politically literate) akan memahami konsep-konsep dan fakta-fakta dasar politik, diferensiasi partai politik, dan seterusnya. Dan pada saat mereka berpartisipasi politik dengan beragam bentuknya, seperti terlibat dalam diskusi publik, pemberian suara, dan sebagainya, mereka akan melakukannya secara substantif. Misalnya, mendasarkan partisipasinya pada informasi-informasi yang valid. Tentu saja, membuka data profil caleg ke publik dari perspektif literasi politik sangat tepat dari berbagai segi. Pertama, publik akan mendapatkan informasi yang valid mengenai para caleg karena mereka mendapatkannya dari lembaga resmi, yakni KPU. Dengan asumsi bahwa data-data caleg yang disampaikan parpol-parpol pengusung benar adanya. Apakah para caleg memiliki kualifikasi dan kapasitas politik yang memadai untuk menjadi wakil rakyat atau sebaliknya; apakah memiliki prestasi yang tepat untuk posisi caleg atau malah pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti pernah menjadi narapidana. Semua ini akan menjadi referensi bagi publik untuk memberikan suaranya. Kedua, langkah ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang baik dari parpol kepada publik. Jika bersedia melakukan hal tersebut, jelas parpol akan diacungi jempol karena telah berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, dalam hal ini partisipasi politik publik yang bersifat substantif. Itulah sejatinya yang diharapkan dari demokrasi. Ketiga, bagi para caleg sendiri, dibukanya data mereka agar dapat diakses oleh publik dari lembaga resmi seperti KPU sebenarnya lebih menguntungkan. Daripada publik mencari-cari data tentang para caleg dari berbagai sumber informasi, luring maupun daring, yang belum tentu jelas dan valid, justru lebih baik mereka memperolehnya dari KPU. Literasi politik sendiri memiliki tiga level atau tingkatan, yaitu kognitif, sikap, dan perilaku. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan di mana publik diharapkan memiliki beragam informasi yang valid tentang semua proses politik yang terjadi, termasuk data caleg atau para aktor politik pada umumnya. Idealnya, setiap orang yang akan berpartisipasi politik, termasuk pemberian suara pada saat pemilu, mesti mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tentu saja yang valid, tentang data para caleg sehingga mereka mengetahui betul siapa caleg tersebut. Jangan sampai publik seperti terjebak dalam ungkapan memilih kucing dalam karung, artinya tidak mengetahui siapa yang akan dipilihnya. Akibatnya, para caleg yang nanti terpilih menjadi wakil rakyat boleh jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sementara level sikap berkaitan dengan rasa senang/suka atau tidak senang/suka, simpati atau antipati, mendukung atau sebaliknya. Dengan catatan, munculnya sikap-sikap tersebut setelah publik memiliki pengetahuan (level kognitif) terlebih dahulu tentang para caleg. Maka, jika KPU nanti benar-benar membuka data para caleg dan semua parpol mendukungnya, informasi-informasi itulah yang sejatinya akan memunculkan sikap di kalangan publik, apakah mereka akan menyukai atau sebaliknya; dan seterusnya. Sementara level perilaku lebih pada tindakan terakhir dalam konteks literasi politik di mana publik bersedia memberikan suara, dalam hal ini kepada para caleg. Dengan kata lain, publik memberikan suara mereka di TPS didasarkan pada dua level pertama, mengetahui informasi yang valid mengenai para caleg, lalu muncul sikap suka atau mendukung, dan akhirnya bersedia memberikan suara atau memilihnya. Pemilih Rasional Tiga level literasi politik di atas, yakni kognitif, sikap, dan perilaku, inilah yang sesungguhnya dapat menjadikan para pemilih sebagai pemilih-pemilih rasional (rational voters). Mereka memberikan suara kepada caleg lebih didasarkan pada informasi atau pengetahuan yang valid tentang visi, misi, program kerja, dan rekam jejak para caleg, kemudian mendukung dan akhirnya memilihnya. Sayangnya, kerap kali terjadi di negara kita di mana publik langsung loncat ke tingkatan kedua. Yakni sikap, baik mendukung atau tidak mendukung terhadap caleg tanpa berusaha mengetahui terlebih dahulu tentang jati diri para caleg tersebut. Apalagi jika ikatan-ikatan primordial dipegang publik secara kuat, baik tentang kesamaan daerah, suku, agama, dan sebagainya. Informasi-informasi tentang caleg biasanya tidak terlalu dianggap penting karena mereka sudah langsung loncat ke sikap. Inilah yang biasa dilakukan oleh para pemilih tradisional (traditional voters). Oleh karena itu, tidak ada alasan sebenarnya bagi parpol-parpol di Indonesia untuk tidak mendukung langkah membuka data publik di KPU agar dapat diakses seluas-luasnya oleh publik. Sebagai pemasok sumber daya politik, parpol sudah seharusnya menyediakan sumber daya-sumber daya yang capable untuk berkiprah di dunia politik.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;IDING ROSYIDIN,&nbsp;Wakil dekan akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

baru ini muncul lagi wacana agar KPU membuka data profil para calon anggota legislatif (caleg) yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.

Data Caleg dan Literasi Politik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/iding-rosyidin-2-2142370492.png" alt="Iding Rosyidin" width="100%">
<figcaption>Iding Rosyidin</figcaption>
</figure> TIDAK&nbsp;dapat dimungkiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam perjalanannya sejak berdiri pada 1975, kerap terlibat dalam berbagai kasus di tengah umat. Mulai persoalan-persoalan agama, sosial, bahkan politik. Yang paling baru adalah kontroversi Pesantren Al Zaytun di Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang. Di satu sisi, keterlibatan MUI dalam sejumlah persoalan umat dapat dipandang sebagai sebuah langkah positif. Artinya, lembaga itu tidak tinggal diam saja ketika muncul persoalan di tengah umat. Tetapi, di sisi lain, ada persoalan yang layak dikemukakan di sini: apakah peran MUI tersebut sudah sewajarnya atau malah berlebihan? Lalu bagaimana peran ideal yang mesti dimainkan MUI di tengah demikian banyak persoalan umat tersebut? Two vs Multi Step Flows Dalam literatur ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa, ada dua model komunikasi yang menarik dibahas dan sangat relevan dengan pembahasan tentang MUI. Yaitu model two step flows communication atau komunikasi dua tahap atau arah yang berasal dari penelitian Paul Lazarsfeld (1940) dan model multi step flows communication atau komunikasi berbagai tahap pada 1944. Lalu diperjelas oleh Elihu Katz dan Lazarsfeld pada 1955. Model komunikasi dua tahap atau arah artinya arus komunikasi biasanya berlangsung dari sumber pertama, dalam hal ini media massa ke lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh lain. Misalnya MUI atau ulama secara personal, yang biasa disebut pemuka pendapat (opinion leader), baru kemudian ke khalayak. Di sini MUI atau para tokoh itu memainkan peran sebagai penerjemah atas pesan tersebut ke masyarakat. Model komunikasi dua arah ini agaknya cukup berhasil dilakukan MUI atau para tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Misalnya dalam kasus sosialisasi keluarga berencana (KB) pada zaman Orde Baru. Semula sebagian besar umat Islam menolaknya. Tetapi, ketika pesan itu disampaikan dulu ke para tokoh agama, lalu mereka meyakinkan program tersebut ke masyarakat, akhirnya masyarakat menerimanya. Tentu ada banyak contoh kasus lainnya selain masalah KB. Namun, ketika dunia sudah memasuki abad internet dengan beragam platform media sosial yang muncul seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya, model komunikasi dua arah tak lagi efektif. Arus komunikasi sekarang datang dari berbagai arah karena setiap orang saat ini bisa menjadi produsen informasi melalui akun-akun di medsos. Ada perubahan dari one to many (media massa konvensional) ke many-to-many (media baru). Inilah yang bisa disebut model multi step flows communication atau arus komunikasi dari berbagai arah. Saat ini hampir semua media massa cetak memiliki versi online-nya yang tentu saja bersifat interaktif sehingga ada arus umpan balik dari khalayak. Baik kepada media itu sendiri ataupun kepada para pemuka pendapat seperti para tokoh agama di MUI. Dengan kata lain, MUI sekarang tidak hanya menerima pesan dari satu sumber, tetapi juga dari berbagai pihak. Seperti dari sesama lembaga agama, para tokoh, bahkan dari masyarakat secara luas, terutama para warga jaringan (netizen). Maka, MUI tidak lagi leluasa memainkan peran model dua tahap komunikasi tersebut seperti di zaman Orde Baru dulu. Independensi Dari paparan di atas dapat ditegaskan, MUI idealnya harus bersikap independen terhadap berbagai arus pesan yang masuk. Dengan sikapnya yang independen, MUI akan leluasa memainkan peran utamanya sebagai mediator atau penengah atas berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Ia tidak akan lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu dengan dalih karena merupakan kaum mayoritas di Indonesia. Ketika merebak isu radikalisme dan terorisme di Indonesia beberapa waktu yang lalu, misalnya, MUI mesti memainkan peran mediatornya secara tepat. Sebagai lembaga yang boleh disebut penjaga umat, ia harus berdiri di tengah-tengah, tidak condong kepada satu pihak. Lebih tidak elegan lagi kalau MUI kemudian justru mengaitkan penjulukan kaum radikal kepada kelompok tertentu itu sebagai bermuatan politik. Artinya, penjulukan lebih dilakukan atas dasar kepentingan politik pemerintah, misalnya, ketimbang alasan lainnya bersifat substantif. Kalau itu yang terjadi, justru MUI akan dinilai lebih memainkan peran politik laiknya partai politik. Maka, langkah yang lebih tepat adalah MUI harus benar-benar melihat kasus radikalisme dari perspektif agama (Islam). Kalau memang kelompok itu pada kenyataannya mengajak atau bahkan melakukan tindakan-tindakan radikal yang memang dilarang oleh agama Islam sendiri, seperti aksi kekerasan dan semacamnya, tentu MUI harus menginformasikan kepada umat bahwa tindakan tersebut tidak benar. Siapa pun pelakunya, entah dari kalangan kelompok Islam sendiri ataupun dari kelompok-kelompok lain, jika melakukan aksi kekerasan, harus ditindak dan diproses secara hukum oleh pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru MUI yang dicetuskan pada masa awal reformasi, lembaga ini mesti mengembalikan jati dirinya sebagai mediator atau penengah di antara berbagai kepentingan umat. Ia tetap harus bersikap adil sehingga akan menjadi tumpuan dan harapan bagi seluruh umat di Indonesia. Kalau selama ini MUI terkesan kurang membumikan paradigma barunya tersebut, sudah saatnya sekarang untuk merevitalisasinya.&nbsp;(*) <hr /> *) IDING ROSYIDIN, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tidak dapat dimungkiri, MUI, dalam perjalanannya sejak berdiri pada 1975, kerap terlibat dalam berbagai kasus di tengah umat.

Revitalisasi Paradigma Baru MUI

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network