KPK Ultimatum Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo agar segera menyerahkan diri. Ihwal adanya imbauan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menyusul ditetapkannya Samanhudi dan Syahri sebagai tersangka oleh Tim Satgas Penindakan KPK.

"KPK mengingatkan kepada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar agar secepatnya bisa menyerahkan diri atau ada upaya paksa yang akan dilakukan," tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (8/6) dini hari.

Hingga saat ini kata Saut, Tim KPK belum sama sekali bertemu dengan Syahri dan Samanhudi. Namun, karena KPK telah menemukan dua bukti permulaaan yang cukup ihwal tindak pidana korupsi yang dilakukannnya, KPK pun menetapakn keduanya sebagai tersangka.

"Intinya belum ketemu dan tidak ketemu. Petugas tidak ketemu dengan kepala daerah," tukasnya Saut.

"Penetapan dua orang tersangka karena cukup permulaan cukup meski tim belum amankan dua kepala daerah ini itu info terakhir," imbuh juru bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka dilakukan setelah sebelumnya, KPK menemukan dua alat bukti permulaaan yang cukup adanya penerimaan uang suap yang dilakukan seorang pihak kontraktor terhadap keduanya.

"Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi sore, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung, terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Tulungagung dan penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Blitar, terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Blitar TA 2018. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, " terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat(8/6) dini hari.

Selain Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar, KPK penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain sebagai tersangka, antara lain Agus Prayitno (swasta), Sutrisno (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupateng Tulungagung), Susilo Prabowo (swasta/kontraktor), dan Bambang Purnomo (swasta).

Sebagai pihak pemberi Susilo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 65 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima, terkait perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agus Prayitno dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara terkait perkara Blitar, Muhamad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sebelumnya pada Rabu (6/6) Tim Satgas Penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Dalam operasi senyap tersebut, Tim KPK mengamankan sebanyak lima orang. Mereka antara lain Susilo Prabowo (kontraktor), Sutrisno (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung), Bambang Purnomo (swasta), Agus Prayitno (swasta) dan Andriani (istri Susilo Prabowo).

Dalam OTT Ini, dikabarkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar ikut terciduk. Namun, ternyata dikabarkan keduanya lolos dan kabur saat hendak ditangkap.

Selain mengamankan beberapa pihak yang diduga melakukan suapa menyuap, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun barang bukti tersebut antara lain uang senilai Rp 2,5 miliar dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, bukti transaksi bank dan catatan proyek.

Ihwal adanya operasi senyap ini, awalnya pada pada Rabu (6/6) sekitar pukul 17.00 WIB, tim mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang dari Susilo ke Agung Prayitno melalui Andriani. Penyerahan dilakukan di kediaman Susilo di Blitar.