5 Legislator DPRD Makassar Bakal Diperiksa Terkait Kasus Korupsi

JawaPos.com - Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 legislator DPRD kota Makassar.

Legislator yang dijadwalkan dalam waktu dekat bakal diperiksa ini, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemotongan anggaran sosialisasi penyuluhan lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kecamatan se-kota Makassar.

Didalamnya, diduga terdapat pemotongan anggaran atau fee 30 persen di setiap kecamatan kota Makassar, untuk diserahkan kepada oknum aparatur sipil negara (ASN) pemerintah kota (Pemkot) Makassar di akhir masa selesainya setiap proyek 2017 lalu.

"Terkait kasus itu, tim penyidik kita masih mendalami siapa saja yang mengetahui dugaan tipikor itu," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani di Makassar, Rabu (6/6).

Diketahui, 5 legislator tersebut sudah diagendakan pemeriksaannya sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, penyidik masih merahasiakan identitas mereka. Dicky mengatakan, sejauh ini tim penyidik masih fokus untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi.

"Untuk mengetahui siapa saja yang terlibatkan atau meningkatkan kasus ini dibutuhkan minimal dua alat bukti. Dengan demikian sampai hari ini kita masih fokus dulu untuk memeriksa saksi-saksi," jelasnya.
 
Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, saat dikonfirmasi mengaku tidak hafal nama-nama saksi yang dijadwalkan dipanggil penyidik. "Saya tidak hapal siapa-siapa itu. Konfirmasi dulu sama penyidiknya," ucapnya.

Sebelumnya, baru saja resmi menjabat kembali sebagai Wali Kota aktif Makassar, Senin (4/6) lalu, Mohammad Ramdan Pomanto juga dikabarkan bakal menjalani pemeriksaaan oleh tim penyidik Ditreskrimsus tetkait kasus tersebut.

"Iya saya mendapat panggilan untuk diperiksa. Tapi hari ini, tim pengacara saya lagi meminta ke Polda untuk memeriksa saya di hari yang lain," kata pria yang akrap disapa Danny ini.

Danny mengungkapkan, permintaan penundaan pemeriksaan dirinya oleh penyidik, dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan perkara tersebut menyusul, padatnya agenda pemerintahan, khususnya pascapengaktifan kembali untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkup pemerintah kota (Pemkot) Makassar.