Jelang Pilkada Serentak, PKS Curiga Kasus e-KTP Tercecer

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan audit terhadap Standar Opresional Prosedur (SOP) pengiriman e-KTP dan harus diungkap kepublik hasilnya. Sebelum nantinya dipanggil ke DPR untuk dimintai keterangan soal kasus itu.

"Kemendagri harus segera audit SOP pengiriman e-KTP dan diungkap kepublik hasilnya, bila menganggap hal ini sepele, masyarakat bisa mencurigai ada motif apa. Karena ini momennya jelang pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019," ujar Mardani, Selasa (29/5).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan keanehan dalam kasus e-KTP yang berceceran itu dinilai cukup janggal. Karena menurutnya tidak seharusnya e-KTP warga Sumatra Selatan (Sumsel) berjatuhan di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Oleh sebab itu ada tiga poin yang dikritisi penggagas gerakan #2019GantiPresiden dalam kasus ini.‎ Pertama menurutnya, ini merupakan bentuk keteledoran. Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran, disaat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP tiba- ada banyak berserakan dijalan raya di Bogor.‎

Kedua, menurut Mardani berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil bahwa itu merupakan e-KTP rusak. Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya. "Karena setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

‎Selain itu, ada e-ktp yang beralamat Sumatera Selatan. Hal itu perlu diaudit bagaimana e-ktp rusak punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. "Terlenbih untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan?” ungkapnya.

Ketiga, dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. "Tentunya ini bukan masalah kecil," katanya.‎

Oleh karena itu, Mardani mendesak Kemendagri untuk segera melakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan. Karena seperti diketahui fungsi e-KTP sangat vital jelang pilkada dan pemilu.‎ Karena Jangan sampai ada persepsi buruk dari masyarakat mengenai kasus tercecernya e-KTP ini.

"Jadi jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah e-ktp ini, jangan salahkan masyarakat akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya e-KTP," pungkasnya.