Beri Kuliah Umum di Korsel, Legislator Golkar Ini Bahas Nawacita

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun didaulat untuk memberikan kuliah umum di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/05). Dalam pemaprannya legislator Golkar ini mempromosikan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam forum yang mengusung tema, General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia dan dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University itu, Misbakhun menyampaikan materi berjudul “Indonesia on Jokowi’s Presidency Era”.

Dijelaskan Misbakhun, tujuan Presiden Jokowi mengusung konsep Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. tidak lupa, politisi asa Pasuruan, Jawa Timur ini juga menguraikan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan, red),” ujar Misbakhun sebagaimana dilansir dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Dituturkannya, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

"Tercatat anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 158,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial," paparnya.

Pada 2018, urai Misbakhun, pemerintah Indonesia juga menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu. Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar pada 2017 untuk 6 juta KPM, pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta KPM.

“Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan termasuk biaya pendidikan,” sebutnya.

Selentara itu, lanjutnya, untuk bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Jumlah itu mengalami peningkatan 5,2  persen dibanding 2017 sebanyak 86,4 juta jiwa. Sedangkan di bidang pendidikan, KIP mencakup 17,9 juta siswa. Di bidang pendidikan juga ada beasiswa Bidik Misi.

“Program perlindungan sosial di era Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintaha Jokowi juga memprioritaskan, program unggulan Presiden Jokowi tentang dana desa. Menurutnya, anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp 280 juta. Setahun kemudian dananya melonjak menjadi Rp 46,98 triliun sehingga setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta," jelasnya.

Peningkatan alokasi dana desa pada 2017 yang mencapai Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta, juga dijelaskan oleh Misbakhun. Menurutnya, program itu merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

"Program dana desa bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Kunci keberhasilan bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah sentuhan kuat inisiatif, inovasi, dan kerja sama yang kuat antara aparat desa dengan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga menyinggung pentingnya dukungan parlemen bagi keberhasilan program-program unggulan Presiden Jokowi. “DPR menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal program tersebut,” pungkasnya.