Aneh, Kena OTT KPK, Bupati Nganjuk Malah Diberhentikan dengan Hormat

JawaPos.com - Beredar surat pemberhentian secara hormat terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman. Diberhentikannya Taufik dari jabatannya sebagai bupati lantaran dia telah berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi terkait gratifikasi promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Anehnya, meski kasus korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, namun Kemendagri memberhentikan Taufiqurrahman secara hormat.

"Memutuskan, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Taufiqurrahman dari jabatannya sebagai Bupati Nganjuk masa jabatan tahun 2013-2018," demikian bunyi putusan surat pemberhentian Taufiqurrahman yang salinannya dimiliki JawaPos.com. 

Keputusan ini menurut surat tersebut, mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2018."Keputusan menteri ini mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 16 April 2018," imbuh surat yang ditanda tangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Sementara itu, saat JawaPos.com mencoba menghubungi Dirjen Otomoni Daerah Kemendagri Sumarsono dan pihak Kemendagri lainnya, untuk mengonfirmasi kebenaran surat tersebut. Bahkan hingga berita ini diturunkan, belum juga didapat penjelasan terkait beredarnya surat pemberhentian secara hormat Taufiqurrahman.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Jaksa menilai Taufiqurrahman terbukti menerima gratifikasi terkait promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Menurut jaksa, Taufiqurrahman juga terbukti menerima uang sebesar Rp 1,355 miliar.

Tuntutan dibacakan Jaksa Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, beberapa waktu lalu.

"Uang itu merupakan kompensasi atas promosi jabatan beberapa pegawai Pemkab Nganjuk yakni Harjanto, Muhammad Bisri, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani, Suroto, Sutrisno, dan Sugito," kata jaksa dalam tuntutannya.