Penjelasan Satgas Pangan soal Kebijakan Impor Garam Pemerintah

JawaPos.com - Kebijakan impor garam oleh pemerintah banyak menuai polemik dari masyarakat. Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia semestinya dapat menjadi penghasil garam dalam skala besar.

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, garam produksi Indonesia memiliki kadar Natrium Klorida (NaCL) yang begitu rendah.  Sedangkan level NaCL untuk jenis garam industri standarnya berada di level 90.

Dengan kadar NaCL yang redah, garam produksi Indonesia menjadi kurang berkualitas untuk industri pengolahan. Sebab NaCL ini berfungsi sebagai mempertahankan ion hidrogen dari larutan atau potensial Hidrogen.

"Kadar NaCL garam kita itu sangat rendah. Padahal, minimal untuk industri itu 90," ungkap Setyo di Hotel 88 Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Jika tetap memaksakan menggunakan garam produksi dalam negeri, maka pemerintah harus menaikan kadar NaCL garam itu. Namun untuk menaikan level itu butuh biaya mahal, sehingga akan berdampak terhadap tingginya harga jual di pasar.

"Ini untuk menaikan NaCL ke level itu harganya cukup tinggi," tegas Setyo.

Atas dasar itu pula akhirnya pemerintah memutuskan melakukan impor garam. Sebab harga garam seperti di Australia sangat murah. Sekadar informasi, produksi garam di negara Kanguru itu dilakukan di pegunungan dengan cara ditambang.

"Sehingga pemerintah putuskan impor. Di Australia garam tidak dari laut tapi dari gunung, digali, ditambang," pungkas Setyo.