Kemenag-Kemenparekraf Berikan Sertifikasi Halal untuk 3.000 Desa Wisata

JawaPos.com - Pemerintah berencana mengadakan program sertifikasi halal khusus pelaku usaha di daerah wisata. Untuk merealisasikan rencana itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

”Hari ini (kemarin, Red) akselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan-minuman di 3.000 desa wisata kami laksanakan melalui sinergi kolaborasi antara BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham melalui teleconference kemarin (4/5).

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian dari program Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024). WHO 2024 di 3.000 desa wisata bertujuan menyosialisasikan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha produk makanan dan minuman di sekitar destinasi wisata. Ada lima aktivitas yang dilakukan. Di antaranya, kampanye, sosialisasi, dan layanan pendaftaran sertifikasi halal. Lalu, konsultasi produk halal dan coaching clinic.

”Ini adalah upaya jemput bola untuk memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMK di destinasi wisata, dalam memperoleh layanan informasi dan pendampingan sertifikasi halal yang dapat dilaksanakan langsung di lokasi atau on the spot,” jelas Aqil.

Dia menyatakan, kolaborasi itu melibatkan ekosistem penyelenggara jaminan produk halal secara luas. Misalnya saja, dengan pengelola desa wisata/kepala desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), pendamping proses produk halal (P3H), auditor halal, dan penyuluh agama Islam.

”WHO 2024 di 3.000 desa wisata ini kita harapkan menjadi upaya nyata dalam meletakkan dan membangun ekosistem percepatan sertifikasi halal nasional yang terus berkelanjutan,” tuturnya. Dia berharap seluruh desa wisata dapat tersertifikasi halal. (lyn/c14/oni)