Sampah Uji Keberlanjutan Pariwisata Labuan Bajo, Pengelolaan Berbasis Warga Mulai Diperkuat

Sampah Uji Keberlanjutan Pariwisata Labuan Bajo, Pengelolaan Berbasis Warga Mulai Diperkuat. (istimewa)

JawaPos.com - Status Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membawa konsekuensi serius bagi lingkungan. Di tengah lonjakan kunjungan wisata dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, persoalan sampah muncul sebagai tantangan krusial yang berpotensi menggerus daya dukung kawasan dan kualitas hidup masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda prioritas, mengingat pola penanganan yang masih bertumpu pada pembuangan akhir dinilai tidak lagi memadai untuk kawasan destinasi wisata unggulan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Vincensius Gande, menyebut bahwa persoalan sampah di Labuan Bajo bukan sekadar isu kebersihan, melainkan berkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

“Sampah masih menjadi isu utama di Labuan Bajo. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Vincensius melalui keterangannya, Rabu (28/1).

Sejalan dengan tantangan tersebut, pendekatan pengelolaan sampah berbasis komunitas mulai diperkuat. Model ini menempatkan rumah tangga sebagai titik awal pengelolaan, dengan pemilahan sampah dari sumbernya untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Program pendampingan yang dirancang berlangsung selama enam bulan ini menyasar 50 keluarga di Labuan Bajo. Selain pelatihan pemilahan sampah, warga juga dibekali sarana pendukung seperti ember organik dan fasilitas pengangkutan sampah terpilah guna membangun sistem yang lebih tertata.

Pendekatan berbasis warga dinilai krusial di kawasan pariwisata, di mana aktivitas wisata kerap menghasilkan sampah dalam jumlah besar dan beragam. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pengelolaan berisiko bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Mitra pelaksana program, PT Inovasi Gerakan Masyarakat (INGRAM), menekankan bahwa perubahan perilaku menjadi kunci utama keberhasilan. Program Manager INGRAM, Michaella Karina, menyatakan bahwa pendampingan dilakukan secara intensif agar praktik pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah,” ujarnya.

Dari sisi industri, keterlibatan sektor usaha dalam isu lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap wilayah operasionalnya. Henry Chia, Corporate Sales Director Endress+Hauser Group Services untuk Asia Tenggara, Korea, dan Jepang, mengatakan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya tumbuh bersama masyarakat.

“Kawasan pariwisata membutuhkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut,” kata Henry.

Sementara itu, Sustainability Manager Endress+Hauser Indonesia, Frida Attila, menilai program berbasis komunitas dapat menjadi fondasi awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di kawasan wisata.

Inisiatif ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak industri dan mitra pelaksana, disaksikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ke depan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan dapat membantu Labuan Bajo menjaga daya tarik wisata sekaligus ketahanan lingkungannya sebagai destinasi prioritas nasional.