Pakar Siber ICSF Minta Regulasi Diperkuat Hadapi Ancaman Spionase Digital

JawaPos.com - Perkembangan teknologi digital dinilai mengubah pola spionase dan memperbesar tantangan perlindungan informasi strategis negara.

Penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan kontraintelijen menjadi perhatian dalam upaya Indonesia menghadapi spionase serta intervensi asing.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan praktik spionase kini tidak lagi mengandalkan pengumpulan dokumen fisik.

Baca Juga:PDIP soal Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs: Disuruh Jokowi?

Data ekonomi, sosial, dan informasi penting lainnya yang tersimpan secara digital dapat menjadi sasaran dengan metode yang semakin canggih.

“Artinya yang kita hadapi ini sekarang sudah memasuki era spionase yang mungkin agak sulit terdeteksi. Sulit terdeteksi karena kecanggihan teknologi dan kita harus ingat kita ini bukan negara teknologi,” kata Ardi.

Menurut dia, definisi spionase dalam KUHP perlu menyesuaikan perkembangan teknologi, termasuk metode pengambilan data secara digital dan keterlibatan beragam pelaku.

Baca Juga:Penyadapan Prabowo Oleh Listyo cs, YLBHI Desak Usut Pemerima Hasil Sadapan

Pembaruan ketentuan dinilai penting agar respons negara tidak tertinggal dari perubahan ancaman.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia Edy Prasetyono menilai, kekayaan sumber daya alam, posisi geografis, dan dinamika politik menjadikan Indonesia memiliki informasi strategis yang bernilai tinggi bagi pihak luar.

Sasaran spionase juga dapat mencakup informasi ekonomi, pertahanan, hingga infrastruktur penting.