Komdigi Tantang Instansi Pemerintah Pangkas Waktu Pelayanan Pakai AI

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria meminta seluruh instansi pemerintah mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Dia menantang setiap unit kerja pemerintah mengidentifikasi minimal satu layanan yang bisa dipercepat dengan bantuan AI. Targetnya, waktu tunggu pelayanan yang sebelumnya membutuhkan hitungan minggu dapat dipangkas menjadi hitungan hari sebelum kuartal IV 2026 berakhir.

"Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari," tegas Wamen Nezar dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, dikutip Senin (2/11).

Baca Juga:Prediksi Skor Newcastle United vs Everton di Liga Inggris: The Magpies Berpeluang Balas Dendam

Menurut Nezar, penggunaan AI di pemerintahan harus berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengolahan dokumen, menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan pelayanan warga, hingga membantu instansi memenuhi ketentuan regulasi.

Dia mengingatkan agar pemanfaatan AI tidak sebatas menjadi ajang demonstrasi teknologi atau proyek percontohan. Penerapannya harus mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik.

Nezar juga menyoroti potensi kesenjangan antara instansi yang sudah mengadopsi AI dan lembaga yang masih bergantung pada sistem konvensional. Jika tidak segera beradaptasi, kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan secara efektif bisa tertinggal.

Bahkan, menurutnya, perusahaan swasta yang lebih dahulu memanfaatkan AI berpotensi memberikan layanan administratif, pengurusan dokumen, hingga perizinan dengan proses lebih cepat dibandingkan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

Baca Juga:Pesawat Jet Jatuh di Permukiman Florida, 9 Orang Tewas Dekat Kediaman Donald Trump

"Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran," katanya.

Karena itu, Nezar mendorong transformasi digital pemerintahan dimulai dengan mencari persoalan pelayanan yang bisa diselesaikan menggunakan AI. Setiap instansi perlu memetakan kebutuhan masyarakat, menemukan hambatan dalam proses pelayanan, serta menentukan pekerjaan yang memungkinkan untuk diotomatisasi atau dipercepat dengan teknologi tersebut.

Dia menambahkan, pengalaman menggunakan AI secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari juga penting untuk membangun kemampuan setiap lembaga. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyusun strategi dan kebijakan jika tidak diikuti penerapan teknologi untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.