Transformasi Digital Harus Dibarengi Kesiapan Keamanan Siber yang Kuat, Semangat Gali Potensi Maratua

JawaPos.com - Semenjak adanya aturan terkait keterbukaan Informasi Publik setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk dapat mewujudkannya guna memenuhi salah satu indikator good governance.

Hal ini juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang yang melakukan digitalisasi dalam hal layanan publik.

Selain membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, electronic government dengan membuat website resmi yakni https://diskominfo.kaltimprov.go.id.

Langkah ini diwujudkan untuk keterbukaan informasi publik agar memudahkan urusan pemerintahan salah satunya pengintegrasian data serta penyampaian data dan informasi kepada masyarakat.

Dalam memperkuat keamanan digital, pihak Pemprov Kaltim telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya.

Dalam pernyataannya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya sekadar menggantikan proses manual dengan sistem digital, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pengembangan infrastruktur, dan memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi.

"Hampir semua pelayanan yang ada di Kaltim kita sudah melakukan pendekatan digital. Misalnya pemungutan pajak sekaligus kita melakukan pendekatan efisiensi. Hampir pelayanan kita semua manfaatkan digitalisasi," ujarnya.

Beliau menambahkan ini juga mendorong semua masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Layanan hotline untuk pelayanan publik sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi.

"Kami juga melibatkan steakholder lain untuk menjamin keamanan data, cyber Security kita juga kuat. Karena ini menyangkut data penting masyarakat," katanya.

Dari strategi tersebut hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Provinsi Kaltim meraih Peringkat II secara nasional.

Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas mengganti proses manual dengan sistem komputerisasi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pengembangan infrastruktur, serta memastikan warga negara dapat merasakan manfaat dari teknologi digital.

"Kesiapan pemerintah melawan serangan siber terus dilakukan. Ini adalah dampak dari kemajuan teknologi yang semakin canggih,” tegasnya.

Penanganan dan pengelolaan insiden keamanan siber dinilai penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan operasional, terutama di sektor pemerintahan daerah.

Implementasi kegiatan persandian serta pengelolaan insiden siber memerlukan sinergi antarinstansi, termasuk kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dalam waktu dekat kami akan menggelar Maratua Run 2025 (15/2), sebuah ajang olahraga yang menggabungkan kompetisi lari dengan promosi pariwisata. Selain kesiapan fisik yang kita lakukan, kesiapan digital juga berjalan. Kita memanfaatkan sosial media untuk memberikan informasi acara ini sekaligus pariwisata unggulan daerah kami. Maka dibutuhkan keamanan siber," ujarnya.