Perkuat Transaksi Elektronik, Kominfo Luncurkan Tanda Tangan Digital

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru saja meluncurkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian yang kini digawangi Johnny Gerrard Plate itu juga mengenalkan tanda tangan elektronik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, program layanan elektronik (tanda tangan digital) bakal menjamin keaslian dokumen dan meningkatkan keamanan siber warga negara, instansi, dan perusahaan. Sebagaimana diketahui, era digital saat ini, penggunaan tanda tangan digital atau digital signature sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan.

"Pemanfaatannya bisa apa saja, yang penting dengan adanya sertifikat digital ini setiap orang yang menggunakan itu sudah terverifikasi, nggak mungkin ada orang lain. Misalnya saya, ya saya pasti. Nggak mungkin orang lain, karena saya sudah diverifikasi dan keotentikannya sudah terjamin, bahwa saya adalah saya," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/11).

Selain untuk menjamin keaslian tanda tangan, program layanan elektronik juga dapat mengurangi hoaks dan pemalsuan dokumen. "Di era digital, banyak hoaks dan pemalsuan dokumen. Ini adalah salah satu cara bahwa dokumen dan transaksi elektronik di Indonesia itu bisa terpercaya," katanya.

Dirinya menambahkan, peluncuran PSrE Indonesia dan tanda tangan elektronik juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di dalam beleid itu, semua penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah.

Mengacu pada hal tersebut, pemerintah dirasa perlu memberikan kepastian terhadap keabsahan dokumen, baik yang dikeluarkan instansi atau lembaga negara maupun swasta. Sebab, kini banyak pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang dilakukan melalui sistem pemindaian dan aplikasi yang banyak dijumpai dengan mudah.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah akan menyediakan jaringan yang terintegrasi sehingga semua keabsahan dokumen daring nantinya dapat dilacak oleh negara. Pemanfaatan untuk sistem sertifikasi dan tanda tangan elektronik saat ini juga sudah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Adapun saat ini PSrE menyediakan enam layanan digital. Di antaranya tanda tangan elektronik, segel elektronik, preservasi, otentifikasi, pengiriman elektroknik tercatat, dan penanda waktu. Dua PSrE akan digarap oleh pemerintah yakni BPPT dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sisanya, mitra lain PSrE berasal dari sektor swasta. Adapun swasta yang dilibatkan adah yaitu Privy.id, Peruri, Digisign, dan Vida.

Dalam kesempatan tersebut, Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyebut bahwa dirinya senang program layanan elektronik akhirnya diresmikan. "Ini kan sudah lama kita rintis, saya lupa tahun berapa. Tapi, saya bersyukur sekarang sudah diresmiin," ungkapnya.

Dia menyebut bahwa inovasi tersebut merupakan salah satu langkah maju untuk pemasukkan data-data elektronik ke depan. Hal itu akan sejalan dengan gagasan paperless guna mengurangi penggunaan kertas konvensional.

"Jadi, nanti kalau misalnya ada, sekarang kan semuanya berharap paperless, kontrak segala perjanjian kan elektronik, saya juga punya data-data elektronik. Artinya, bagaimana kita mau lihat oh ini dokumen ditandatangani oleh orang yang berhak atau tidak. Ke depan semuanya akan elektronik, tanda tangan elektronik, jadi sah. Dan itu bisa ditindaklanjuti secara hukum," tegasnya.