Rokok Ilegal Sedang Disorot, Pelaku Industri Minta Stop Kriminalisasi hingga Dibuatkan Skema Baru Pita Cukai 

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus dugaan korupsi cukai rokok. Selain itu, pemerintah sudah beberapa waktu yang lalu menaruh perhatian besar kepada peredaran rokok ilegal.

Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur turut menyoroti kondisi ini. Dia pun mendeklarasikan lima amanat utama yang disebut sebagai PANCA AMPERA yang artinya Lima Amanat Petani Tembakau Madura – Nusantara.

“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).

Poin pertama dari deklarasi ini yaitu, stop kriminalisasi pengusaha rokok pribumi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional.

Baca Juga:Jika Anda Selalu Membiarkan Orang Lain Memilih Restoran Lalu Diam-Diam Mengeluhkannya, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

“Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM, tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” ucapnya.

Kedua, Stop Rokok Ilegal. Dia sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas. Selain merugikan negara, praktik ini akan merusak ekosistem industri.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” jelasnya.

Ketiga, Terbitkan Cukai Khusus Rokok Rakyat. Hal ini diketahui sudah dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, skema cukai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. 

“Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” imbuhnya.