Anggota DPR Sebut Pembagian Sembako BNPB Tak Terkait Pilkada Surabaya

JawaPos.com–Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan DPR dari Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari menyatakan, pembagian paket sembako bantuan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) kepada warga Kota Surabaya, bersifat sosial. Pembagian bantuan tersebut tidak terkait politik atau pilkada.

”Jadi, pembagian paket BPT (Bantuan Pangan Tambahan) dan sembako semata bersifat sosial. Warga Surabaya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan paket itu,” kata Lucy Kurniasari seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (20/11).

Sebagai anggota DPR dari Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo), Lucy menyalurkan paket BPT BNPB sebanyak 10 ribu paket untuk warga terdampak pada masa pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan juga memberi bantuan 20 ribu paket BPT.

”Paket BPT untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan,” ujar Lucy yang juga ketua DPC Partai Demokrat Surabaya.

Lucy juga membagikan 50 ribu paket sembako selama pandemi Covid-19 untuk warga terdampak di Surabaya pada masa pandemi Covid-19. ”Saya sebagai anggota DPR, menyalurkan bantuan tersebut kepada warga Surabaya yang benar-benar terdampak. Seperti warga yang kehilangan pekerjaan atau yang dirumahkan,” terang Lucy.

Selain itu, kata dia, bantuan itu juga diberikan kepada warga yang benar-benar tidak mampu dengan tujuan agar beban berat warga terdampak Covid-19 dapat berkurang. ”Yang pasti, saya tidak pernah membedakan warga Surabaya, apapun aliran politiknya. Selama memenuhi kriteria terdampak Covid-19, saya minta untuk diberikan bantuan paket tersebut,” papar Lucy.

Karena dalam jumlah yang banyak, lanjut dia, pembagian paket tersebut didistribusikan melalui relawan dan kader partai yang tersebar di 31 kecamatan. Sehingga, paket bantuan itu benar-benar bisa merata di Surabaya,” tutur Lucy, yang menjadi Ning Surabaya pada 1986 itu.

”Para relawan dan kader baru diberi bantuan paket itu setelah menunjukkan data warga yang terdampak Covid-19. Jadi distribusi bantuan tersebut bisa kita kontrol dengan mudah,” ujar Lucy.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya sebelumnya menerima laporan penyalahgunaan paket bantuan dari BNPB kepada warga. Pembagian itu dinilai menguntungkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tertentu menjelang Pilkada Surabaya.
”Kami masih mengkaji unsur dugaan pelanggarannya. Masih kami dalami,” ujar Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=6uDwMijsR_I