Surabaya Kota Pertama dengan APBD Rp 10 Triliun

JawaPos.com – DPRD Surabaya sudah dua kali meminta pemkot memecahkan rekor: Sebagai kota pertama yang anggaran belanjanya tembus Rp 10 triliun di Indonesia. Permintaan yang selalu ditolak pemkot itu akhirnya terkabul kemarin.

”Harus begitu. Biar ini jadi hal monumental sebelum Bu Risma purnatugas,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Muchammad Machmud seusai rapat. Dewan sebenarnya hampir berhasil melobi pemkot pada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019.

Saat itu, yang membahas masih anggota dewan periode 2014–2019. Dari 50 anggota dewan, yang kembali terpilih hanya 29 orang. Karena itulah, mereka ngotot agar APBD bisa tembus Rp 10 triliun. Namun setelah dihitung-hitung, pemkot hanya bisa membelanjakan Rp 9,9 triliun. Rekor tersebut gagal dibikin anggota dewan sebelumnya.

Pada awal pelantikan anggota DPRD periode 2019–2024, keinginan mencetak rekor itu muncul lagi. Dewan ingin anggaran APBD 2020 bisa tembus Rp 10 triliun. Dalam rapat pertama, pemkot belum mau mengabulkan keinginan tersebut.

Faktor pendapatan yang turun menjadi alasan anggaran belanja tidak ditambah. Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan menyatakan, penurunan itu disebabkan dana bagi hasil dari pusat dikurangi. Pemkot pun mengusulkan APBD 2020 hanya Rp 9,7 triliun.

Baru kemarin pemkot berani menambah anggaran belanja hingga Rp 300 miliar. Dengan demikian, rekor itu bisa dicapai. Konsekuensinya, harus ada penambahan program belanja. ”Gampang itu. Saya usulkan buat membangun sekolah baru. Terutama di wilayah barat yang kurang SMP negeri,” kata Machmud.

Machmud merasa pembangunan SMP negeri perlu ditambah. Sebab, banyak keluhan dari wali murid atas penerapan sistem zonasi di penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Yang tinggal di dekat SMP negeri punya peluang lebih besar untuk masuk sekolah itu.

Di Surabaya Barat, keberadaan sekolah tidak merata. Bahkan, banyak kelurahan yang tidak punya SMP negeri. Maklum di Surabaya ada 154 kelurahan, sedangkan jumlah SMP di Surabaya hanya 63 unit.

Machmud melihat banyak lahan aset pemkot yang belum dimanfaatkan di Surabaya Barat. Sebagian lahan tersebut berlokasi di dekat SD negeri. Yang dia tahu berada di daerah Kandangan dan Manukan. ”Jadi, nanti bangun gedung SMP bertingkat yang menempel di SD itu. Biar sekolah merata,” kata dia.

Dia juga mengusulkan agar ada penambahan anggaran untuk pembangunan saluran dan pemasangan paving. Masih banyak usulan warga yang selama dua tahun terakhir belum terealisasi. Terutama yang usul lewat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Meski sudah ada kesepakatan, detail penambahan anggaran belanja itu belum dibahas dengan pemkot. Pendetailan itu baru dilakukan Jumat nanti (18/10).

Meski demikian, sejumlah proyek besar milik pemkot sudah bisa diketahui. Megaproyek pada tahun depan meliputi pembangunan rumah sakit tipe C di Gununganyar, pembangunan rumah sakit berteknologi nuklir, pembangunan Jembatan Joyoboyo, perombakan kompleks olahraga Gelora Bung Tomo (GBT), hingga penyambungan jalan lingkar luar barat dan timur. 

Pastikan Tak Bikin SMP Baru

Akan ada pembangunan di 83 SD dan SMP negeri. Wujudnya berupa gedung baru. Ada juga yang cuma direnovasi. Pemkot menegaskan tidak ada pembangunan SMP negeri baru tahun depan.

’’Cuma tambah gedung,’’ ujar Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Iman Krestian kemarin (15/10). Beberapa gedung yang sudah tua juga akan direvitalisasi.

Permintaan badan anggaran untuk membangun sekolah baru pun belum bisa dipastikan. Sebab, hal tersebut masih dibicarakan dalam rapat lanjutan pada 18 Oktober. Permintaan itu bisa jadi dikabulkan. Namun, pemkot juga bisa tidak mau menambah sekolah baru lagi. Khususnya SMP negeri yang banyak dikeluhkan akibat sistem zonasi PPDB.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerangkan bahwa pembangunan sekolah negeri baru masih pro-kontra. Banyak warga yang menginginkan pembangunan sekolah di dekat tempat tinggalnya gara-gara sistem zonasi. Di sisi lain, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) sudah mengeluh ke dewan karena jumlah murid mereka merosot dari tahun ke tahun. ’’Misalnya nanti jadi dibangun sekolah baru, harus dibicarakan dengan sekolah swasta di dekatnya,’’ kata politikus PDIP itu.

Persoalan terjadi karena masih banyak wali murid yang beranggapan bahwa kualitas sekolah negeri lebih baik daripada swasta. Di DPRD Surabaya sampai muncul istilah ’’Sekolah Negeri Minded’’ gara-gara banyak wali murid yang ngotot agar anaknya bisa sekolah di SMP negeri. ’’Anaknya juga begitu. Ada yang tidak mau sekolah kalau tidak di sekolah negeri. Masalahnya, tidak mungkin semuanya ditampung,’’ jelasnya.

APBD Surabaya dari Tahun ke Tahun

2016 | Rp 7,8 triliun

2017 | Rp 8,9 triliun

2018 | Rp 9,1 triliun

2019 | Rp 9,5 triliun

2020 | Rp 10 triliun

- Pemkot sebenarnya hanya menarget APBD 2020 sebesar Rp 9,7 triliun.

- Kenaikan tidak signifikan karena jatah dana bagi hasil pajak dari pusat berkurang.

- Untuk menaikan target belanja Rp 10 triliun, pemkot harus mencari sumber pendapatan lain.

- Yang bakal digenjot adalah sektor pajak daerah meliputi PBB, restoran, parkir, dan hotel.