Hapus Tarikan Dobel Jukir, Dishub Libatkan Pihak Ketiga Urus E-Parking

JawaPos.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo memastikan tidak akan mengelola sendiri program parkir elektronik (e-parking). Pihak ketiga (rekanan) yang ahli dan update dipercaya sebagai pelaksana. Targetnya, layanan harus baik dan pendapatan naik.

Kepala Dishub M. Bahrul Amig memastikan, fokus utama program e-parking adalah memperbaiki layanan parkir kepada masyarakat. Harus mudah dan transparan. Tidak sampai merugikan konsumen. Saat sistem parkir berlangganan masih berlaku, banyak pemilik kendaraan yang mengeluh karena ditarik uang parkir lagi di jalan. ’’Tidak ada lagi dobel penarikan itu,’’ ucapnya.

Saat e-parking berlaku pada 2020, jukir tidak lagi memungut uang parkir. Pihak ketiga akan bertindak sebagai operator. Tugasnya beragam. Mulai menyiapkan fasilitas parkir, mengatur jukir, sampai menjadi pengawas parkir.

Lalu, apa tugas dishub? Amig menyatakan, pelibatan pihak ketiga tersebut bukan bentuk lepas tangan pemerintah. Tujuannya semata-mata meningkatkan pelayanan. Menjamin hak-hak masyarakat yang membayar retribusi parkir agar terpenuhi dengan baik.

Amig menyebutkan, pemkab bertugas memetakan titik parkir. Sekaligus potensi pendapatan di setiap titik-titik tersebut. Setelah itu, dilakukan lelang untuk memperoleh rekanan pengelola. Pemenang lelang harus memenuhi target pendapatan parkir. ’’Kalau tidak tercapai atau kurang, tinggal diganti,’’ ujarnya.

Pihak ketiga sebagai pengelola, lanjut Amig, juga harus mengawasi pelaksanaan e-parking di lapangan. Dishub juga terlibat dalam pengawasan. Jadi, pengawasan lebih ketat. Kemungkinan kebocoran dicegah.

Yang tidak kalah penting adalah kemampuan pihak ketiga dalam pemanfaat teknologi. Menurut Amig, perkembangan financial technology (fintech) begitu pesat. Setiap tahun mengalami penyempurnaan. ’’Pihak ketiga bisa mengikuti perkembangan itu,’’ terangnya.

Pada tahun pertama atau 2020, target dishub adalah perbaikan pelayanan. Pemilik kendaraan bisa beradaptasi untuk mengenal dan memahami sistem e-parking. Begitu pula juru parkir (jukir). Baru tahun berikutnya pendapatan daerah dari parkir diharapkan naik.

Plt KUPT Parkir Dishub Arie Prabowo menambahkan, dishub akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Unit tersebut bertugas mengawasi pelayanan parkir yang dilaksanakan rekanan. ’’Jika ada keluhan atau target pendapatan kurang, langsung diingatkan,’’ paparnya. 

Awasi Parkir Insidental agar Tidak Mahal

Selain parkir di tepi jalan umum, dishub berencana mengatur parkir insidental. Arie Prabowo menyatakan, parkir insidental tetap diperbolehkan. Tujuannya, menampung kendaraan jika lahan parkir penuh. ’’Aturan itu tertuang di dalam perda parkir,’’ terangnya.

Namun, ada empat kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, tempat parkir yang ada melebihi kapasitas. Kedua, tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran jalan. Ketiga, tidak merugikan pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Keempat, memperoleh izin.

Izin parkir insidental harus memperhatikan lebar jalan, volume lalu lintas, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan, serta peruntukan jalan. ’’Semuanya harus terpenuhi,’’ paparnya.

Dishub juga menyoroti tarif parkir insidental. Kerap sangat mahal. Melebihi ketentuan perda. Contohnya, saat konser musik atau orkes. Tarif parkir sepeda motor bisa Rp 10 ribu. Hal itu biasanya dilakukan oknum. Dia berharap panitia kegiatan bekerja sama dengan dishub dan kepolisian. ’’Sehingga tarif parkir bisa diatur,’’ terangnya.

Tindak Kendaraan di Lokasi Rawan

Problem parkir insidental ini telah lama menjadi perhatian Polresta Sidoarjo. Parkir dadakan itu muncul sejak kawasan Candi, Mojopahit, Jalan Diponegoro, sampai Jalan Jenggolo. Akibatnya, jalan macet. Bahkan, di lokasi yang jelas terpasang rambu larangan pun, masih muncul parkiran.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Fahrian Saleh Siregar menyatakan, banyak kantor dan pertokoan yang tidak memiliki tempat parkir memadai. Kendaraan pengunjung pun parkir di jalan.

Kondisi itu, lanjut Fahrian, menjadi dilema dalam penertiban. ”Kalau ditindak tanpa solusi juga susah,” papar perwira dengan satu melati di pundak tersebut. Penertiban tidak serta-merta menyelesaikan masalah.

Polisi memang tetap menegur, bahkan sampai menilang. Namun, petugas melihat lokasi. ”Khususnya di kawasan rawan kecelakaan,” papar alumnus Akpol 2005 itu. Polisi lebih memprioritaskan upaya preventif untuk mencegah kemacetan. ”Kami siagakan petugas di beberapa titik,” pungkasnya. 

MAKAN JALAN: Parkiran insidental untuk sepeda motor menggunakan badan jalan di kawasan GOR Delta. Parkiran seperti ini diawasi. (Dimas Maulana/Jawa Pos)