Ongkos Pemilu Mahal, Maklumi Anggota DPRD Gadaikan SK Pelantikan

JawaPos.com - Anggota DPRD Surabaya menerima gaji untuk kali pertama sejak dilantik 24 Agustus. Setelah dipotong pajak, anggota dewan rata-rata menerima Rp 45 juta. Meski begitu, masih banyak yang tergiur pinjaman dengan bunga rendah dari Bank Jatim.

Setiap anggota dewan bisa menjaminkan SK pelantikannya. Limit pinjaman mencapai Rp 500 juta. Banyak yang mempermasalahkan penjaminan SK tersebut karena dianggap menyalahi etika. Namun, hal itu sah-sah saja. ”Biasa dilakukan anggota dewan,” kata pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Hari Fitrianto kemarin.

Tradisi itu terjadi karena ongkos kampanye politik saat pileg begitu tinggi. Hari mengamati beberapa caleg harus menjual aset pribadi sebagai modal kampanye. Bagi yang terpilih, kesempatan untuk meminjam uang tersebut dirasa cukup menolong. Sebaliknya, yang tidak terpilih harus merelakan ongkos yang telah dikeluarkan. Kemampuan keuangan para caleg juga beragam.

Ketua DPRD Surabaya Sementara Adi Sutarwijono sepakat dengan Hari. Ongkos menjadi anggota dewan memang begitu tinggi. Apalagi anggota dewan baru. Mereka harus berupaya lebih keras supaya dikenal masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. ”Dan semua orang perlu memahami itu. Bahwa inilah dampak pemilu yang makin liberal,” kata dia.

Pemilu legislatif yang liberal membuat para caleg begitu individualistis. Mereka memikirkan diri sendiri. Bahkan, caleg di internal partai jadi pesaing terkuat. Maka, mereka berlomba-lomba membuat kegiatan untuk bertemu warga.

Pertemuan-pertemuan itu memakan biaya tinggi. Mulai membayar tim sukses, biaya terop, meja, kursi, hingga konsumsi. Bagi caleg yang masih membagikan amplop kepada warga, tentu ongkos yang dikeluarkan makin besar.

Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, merasa perlu adanya perubahan mekanisme pencoblosan. Salah satunya pencoblosan bendera partai. Bukan nama caleg dari partai itu. ”Kalau bukan individu, pasti ongkos politiknya tidak sebesar itu,” kata dia.