Survei BPS Jatim: 19 Persen Warga Enggan Divaksinasi Covid-19

JawaPos.com – Di tengah-tengah target percepatan demi menuju herd immunity (kekebalan komunal), ada begitu banyak persoalan di balik pelaksanaan program vaksinasi di Jatim.

Bukan hanya soal teknis seperti kelancaran stok vaksin, ternyata masih cukup banyak warga yang enggan mengikuti vaksinasi. Selain itu, problem lain adalah sosialisasi.

Temuan tersebut berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim selama PPKM darurat 13–20 Juli lalu. Dalam survei tersebut, BPS melakukan korespondensi kepada 12.113 warga tentang alasan mengapa belum vaksinasi.

Hasilnya, 19 persen responden enggan divaksin. Ada 2 alasan utama. Yang paling banyak adalah khawatir akan efek sampingnya (14,8 persen responden). Alasan berikutnya tidak percaya efektivitasnya (4,2 persen).

Faktor sosialisasi juga menjadi salah satu penyebab banyaknya warga yang belum ikut vaksinasi. Berdasar survei itu, 25,7 persen responden masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Sementara itu, 20,2 persen responden mengaku sudah terjadwal, tapi belum waktunya divaksin.

Sekretaris Komite Daerah Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komda KIPI) Jatim Dominicus Husada menyatakan, di setiap program vaksinasi, pasti selalu ada warga yang menolak ikut. ”Baik karena alasan tak percaya manfaatnya maupun khawatir efek samping,” katanya.

Karena itu, dia menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Tinggal memberikan pemahaman lebih intens. ’’Di negara maju seperti Amerika, yang tidak percaya vaksin juga masih ada,’’ terangnya.

Yang perlu jadi atensi adalah sosialisasi. Sebab, masih banyaknya warga yang tidak tahu teknis pelaksanaan vaksinasi menjadi bukti. ”Bahwa informasi yang diberikan belum jelas dan belum diterima masyarakat,” katanya.

Selama ini, informasi mengenai vaksinasi sering kali mendadak. Tahu-tahu dilaksanakan di satu tempat. Setelah itu pindah lagi. ”Ini harus diperhatikan agar masyarakat bisa lebih mudah memahami alur vaksinasi dan pelaksanaannya. Syarat untuk mendapat vaksin juga harus dipermudah,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya warga yang sudah terjadwal, tapi belum divaksin, dia menduga itu terjadi karena peserta sudah terdaftar sebagai penerima vaksinasi gotong royong yang dilakukan perusahaan. ”Beberapa perusahaan ternyata tidak sanggup untuk membayar vaksinasi itu,” jelasnya.