Ingatkan Ancaman El Nino, Mardiono Minta Kader PPP di Jatim Utamakan Kepentingan Rakyat

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengingatkan kepada seluruh kader partai yang masuk dalam legislatif agar mengutamakan kepentingan rakyat. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara maksimal.

Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Malang.

“Kehadiran anggota Fraksi PPP harus memberikan perlindungan kepada rakyat. Fungsi kontrol yang dimiliki DPRD harus dijalankan secara optimal dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang sedang dihadapi daerah,” kata Mardiono, Sabtu (1/8).

Utusan Khusus Presiden ini menekankan, Indonesia terancam mengalami kemarau panjang akibat El Nino. Kondisi ini bisa berdampak kepada ketersediaan air dan pangan.

Baca Juga:Atasi Krisis Listrik Sumatera, ESDM Percepat Pembangunan PLTA Batang Toru

Melihat ancaman ini, DPRD di seluruh Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan dan regulasi yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.

“Potensi ancaman terhadap ketersediaan air dan pangan harus direspons sejak dini. DPRD perlu mendorong regulasi-regulasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat agar risiko yang dihadapi dapat diminimalkan,” jelasnya.

Mardiono menyampaikan, Bimtek ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh anggota Fraksi PPP mengenai arah kebijakan partai. Para kader juga harus mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

“Melalui Bimtek ini, kami ingin seluruh anggota Fraksi PPP memahami arah kebijakan partai, sehingga fungsi pengawasannya berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Politik yang dijalankan PPP bukan semata-mata agenda politik elektoral, tetapi politik kebangsaan dan politik keumatan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Di sisi lain, para Anggota DPRD dari PPP diminta untuk menjaga integritas. Berbagai program yang dijalankan pemerintah harus berdampak kepada masyarakat.