alexametrics

SE PPKM Darurat di Surabaya: Pendidikan Daring, Tempat Ibadah Tutup

4 Juli 2021, 15:48:18 WIB

JawaPos.com – Pemkot bergerak cepat dalam menindaklanjuti instruksi menteri dalam negeri (inmendagri). Lebih dari 12 jam, Satgas Covid-19 mengadakan rapat koordinasi (rakor). Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro darurat (PPKM mikro darurat) akhirnya dirumuskan. Mulai Sabtu (3/7), PPKM mikro darurat resmi berlaku di Kota Pahlawan.

Sejak Jumat malam (2/7), pemkot menyelenggarakan rakor di balai kota. Baru kemarin siang, rakor berakhir. Hasilnya dituangkan ke dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 443/787/436.8.4/2021. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara tempat usaha dan fasilitas umum, para kepala OPD (organisasi perangkat daerah), serta para camat, lurah, dan ketua RT/RW.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam surat edarannya menyatakan, seluruh kegiatan belajar-mengajar (KBM) atau pendidikan dilakukan secara daring (dalam jaringan). Baik di perguruan tinggi maupun sekolah. Termasuk kegiatan di sektor nonesensial. ”Sesuai dengan instruksi Mendagri, di sektor itu harus WFH (work from home) 100 persen,” ujarnya kemarin.

Untuk sektor pemerintahan, diberlakukan 25 persen WFO (work from office) dengan prokes (protokol kesehatan) ketat. Selebihnya tidak berbeda dengan yang tertuang dalam inmendagri.

Toko modern, swalayan, toko kelontong, dan pasar tradisional tidak ditutup. Semuanya masih boleh buka. Dengan catatan, batas maksimal buka hanya sampai pukul 20.00 dan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. ”Apotek dan toko obat masih tetap buka 24 jam,” terangnya.

Selain itu, yang menjadi catatan, seluruh tempat ibadah ditutup. Baik itu masjid, musala, gereja, pura, wihara, maupun kelenteng. Eri memahami kegiatan di tempat ibadah memang seharusnya tidak dibatasi. Namun, upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid-19. Pemkot sudah berdiskusi dengan seluruh tokoh agama di Kota Pahlawan.

Selain tempat ibadah, fasilitas umum seperti taman, tempat wisata, serta area publik lainnya juga ditutup. Transportasi umum dan pribadi juga demikian. Kapasitas penumpang dibatasi maksimal 70 persen. Baik itu kendaraan sewa maupun taksi konvensional dan online.

Eri menuturkan, semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan juga dilarang. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran TNI-Polri untuk melakukan pengawasan dan penindakan. ”Kami sudah menyepakati adanya sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/jar/ian/c14/ady

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads