Bakom Qodari Puji Uji Coba Perlinsos Digital, 25 Ribu KK Tak Layak Dicoret dari Bansos

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari memuji pelaksanaan uji coba program pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital di Surabaya.

Menurut Qodari, sistem digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu solusi untuk menghapus inclusion error (salah sasaran) yang selama ini terjadi pada penyaluran bansos di Indonesia.

Data internal mencatat sebanyak 101 ribu KK dari total 1 juta lebih Kepala Keluarga (KK) di Surabaya menerima bantuan sosial. Dari angka tersebut, sekitar 25 ribu KK dinyatakan tidak layak dan dicoret sebagai penerima bansos.

"Terbukti terjadi inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK, yang tidak berhak dan akhirnya dikeluarkan dari data," ucap Qodari setelah meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos di Surabaya, Selasa (28/7).

Baca Juga:Kejati Jatim Tetapkan Kabid Geologi ESDM Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli Perizinan

Sistem Perlinsos juga berhasil menjaring 51.000 KK penerima baru atau sekitar 43 persen dari total 119.000 KK yang selama ini terabaikan (exclusion error) dari penyaluran bantuan sosial di Surabaya.
 
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat (bansos) tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," imbuhnya.
  
Qodari menjelaskan bahwa digitalisasi bansos adalah program strategis Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 1,3 triliun benar-benar tepat sasaran dan adil.
 
“Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini mereka yang tidak berhak malah masuk (dapat bansos) dan yang berhak malah terlewat," kata Qodari.

Baca Juga:Program Swasembada Pangan Kementan Dongkrak Permintaan Alat Berat

Dalam peninjauan uji coba Perlinsos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Qodari turut mencoba langsung alur pendaftaran warga berbasis face recognition yang terintegrasi dengan data KTP elektronik.

Sistem ini secara otomatis melakukan cross-check data kepemilikan aset dengan berbagai instansi, seperti daya listrik (PLN), kepemilikan kendaraan (Kepolisian), hingga kepemilikan tanah (ATR/BPN).
 
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan (berdasarkan) data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," ucapnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos di Surabaya hanya menyisakan sekitar 2.610 KK.

Pemkot Surabaya mencatat hampir seluruh KK telah terjangkau dalam pendataan Perlinsos digital, yakni 99,74 persen. Dari 1.003.068 KK se-Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK terdata dengan bantuan 13.049 agen.

Sebagai informasi, uji coba Perlinsos Surabaya sudah dimulai sejak 4 Juni 2026 dan menjadi proyek percontohan nasional. Dalam pelaksanaannya, sempat muncul kendala berupa perlambatan sistem, namun kini telah diperbaiki.

"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah 1 - 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas," pungkas Eddy.