Mahasiswa UINSA Surabaya Demo Tolak Pemilihan Rektor Tertutup hingga Cabut SK Plt

JawaPos.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Front Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, menggelar aksi demonstrasi di depan kampus 1 UINSA, Jalan Ahmad Yani Nomor 117 pada Rabu (15/7).

Massa menolak skema pemilihan rektor UINSA yang dilakukan secara tertutup karena dianggap tidak demokratis. 

Sebaliknya, mereka mendesak proses pergantian kepemimpinan berlangsung transparan, sesuai aturan, dan mengutamakan kemajuan institusi.

Aksi diawali dengan long march dari kawasan Jatim Expo - Frontage Ahmad Yani menuju gerbang utama Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Setibanya di lokasi, massa berorasi dan membakar ban sebagai bentuk protes.

Baca Juga:Infrastruktur dan Sanitasi Jadi Tantangan Urban Farming, Kolaborasi Kampus dan Warga Dilakukan di Kamal

Koordinator Front Mahasiswa UINSA, Ale Fadlurrahman menyampaikan aksi ini menjadi wadah mahasiswa untuk memyampaikan keresahannya atas penunjukan plt rektor dan pemilihan rektor yang terkesan tertutup.

"Aspirasi ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan kampus. Tujuan kami adalah mendorong lahirnya kepemimpinan (rektor) yang mampu membawa UIN Sunan Ampel semakin maju,” tutur Ale di lokasi. 

Massa juga meminta pihak kampus untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Rektor Prof Akhmad Muzakki yang dinilai bertentangan dengan PMA Nomor 17 Tahun 2021.

"Kami juga menuntut Kementerian Agama untuk mencabut PMA No 4 Tahun 2024 yang dinilai sarat dengan kepentingan elite politik dan mencederai independensi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," imbuhnya.

Berikut lima tuntutan dalam aksi demonstrasi Front Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu (15/7):

Baca Juga:Viral Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UMY, Kampus Lakukan Investigasi

1. Tolak mekanisme pemilihan rektorat yang tertutup dan tidak demokratis;
2. Cabut PMA No. 4 Tahun 2024;
3. Cabut SK Plt. Rektor yang bertentangan dengan PMA No. 17 Tahun 2021;
4. Hentikan intervensi politik dalam proses pemilihan rektor yang mencederai independensi PTKIN;
5. Menuntut BPK dan OMBUDSMAN untuk segera melakukan audit secara menyeluruh di UIN Sunan Ampel Surabaya.