Pekerja Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Mogok Akibat Gaji Tak Sesuai Kesepakatan dan Tak Didaftarkan BPJS

JawaPos.com - Program Koperasi Desa Merah Putih yang awalnya digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, kini justru menuai polemik besar. 

Sejumlah gerai di daerah memilih tutup massal akibat ketidakjelasan nasib pekerja, mulai dari pemotongan upah yang ekstrem hingga ketiadaan jaminan kesehatan.

Sengkarut ini mencuat setelah para pengelola koperasi tersebut di Desa Campurejo, Kecamatan Kota, memutuskan untuk menghentikan operasional gerai mereka pada Jumat lalu.

Langkah itu diambil sebagai bentuk protes atas sistem pengelolaan dari pihak kemitraan, PT Agrinas Pangan Nusantara, yang dinilai tidak transparan.

Minim Perlindungan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Nihil

Dikutip dari Radar Bojonegoro, Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, mengonfirmasi sempat adanya aksi mogok operasi ini setelah menerima aduan langsung dari warganya yang mengelola gerai tersebut.

Bukan hanya masalah nominal pendapatan, Edi menyoroti kelayakan hak normatif pekerja yang diabaikan. Berdasarkan laporan yang ia terima, seluruh pengelola kopdes merah putih di wilayahnya ternyata belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pikir mereka wajar jika kecewa terhadap PT Agrinas. Selain gaji yang dinilai sangat kecil, mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja," ujar Edi, dikutip Senin (6/7).

Kondisi ini dinilai ironis. Sebab, para pengelola lokal dibebani tanggung jawab ketat untuk menyetorkan seluruh pendapatan gerai KDKMP kepada PT Agrinas Pangan Nusantara setiap bulannya, namun hak proteksi mereka justru diabaikan.