Terbitkan 171 Setifikat Lahan Aset Pemkot, Kantor Pertanahan Surabaya I Akui Ada Sejumlah Hambatan

JawaPos.com-Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I mencatat capaian signifikan dalam program sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Surabaya dan tanah wakaf sepanjang 2025. Upaya ini menjadi bagian dari percepatan penataan aset daerah sekaligus penguatan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Kantah Surabaya I Budi Hartanto menyampaikan, hingga 2025 telah diterbitkan 171 sertifikat aset Pemkot Surabaya. Proses tersebut dilakukan melalui pendataan dan pendaftaran aset yang tersebar di berbagai wilayah kota.

“Capaian ini hasil kerja kolaboratif lintas instansi,” ujar Budi Hartanto.

Sertifikasi ini dinilai penting untuk mencegah sengketa serta mengamankan aset daerah. Namun, Budi mengakui proses sertifikasi aset Pemkot tidak lepas dari berbagai tantangan.

Sejumlah bidang tanah kerap bersinggungan dengan aset BUMN, lahan warga, maupun instansi pemerintah lain. Selain itu, keterbatasan data alas hak di tingkat kelurahan serta penggunaan gambar situasi sebagai bukti hak masih menjadi kendala utama.

“Ini yang membuat prosesnya tidak selalu mudah,” ungkap Budi Hartanto.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kantah Surabaya I berperan aktif melakukan verifikasi dan validasi data sebelum pendaftaran sertifikasi. Langkah ini dilakukan dengan meneliti alas hak dan bukti penguasaan tanah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Proses awal yang kuat akan mempercepat penerbitan sertifikat. Validasi di awal sangat menentukan,” tegas Budi Hartanto.

Selain aset Pemkot, Kantah Surabaya I juga mencatat perkembangan sertifikasi tanah wakaf. Dari total 352 bidang tanah wakaf, target sertifikasi pada 2025 ditetapkan sebanyak 190 bidang.

"Hingga saat ini, sebanyak 77 bidang tanah wakaf telah berhasil disertifikatkan. Kami terus mendorong percepatan wakaf,” ucap Budi Hartanto.

Dalam mendukung transformasi digital, Kantah Surabaya I juga mempercepat penerbitan sertifikat elektronik. Hingga kini, total 20.977 sertifikat elektronik telah diterbitkan. Upaya percepatan dilakukan melalui validasi prasertel serta sosialisasi alih media sertifikat elektronik melalui berbagai platform.

“Masyarakat perlu memahami manfaat sertifikat elektronik,” ucap Budi.