Komisi C DPRD Surabaya Kawal Program Perbaikan Rutilahu

JawaPos.com–Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menegaskan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diberi nama Dandan Omah.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, sejak awal tahun hingga 19 Juni 2025, setidaknya sudah lebih dari 617 rutilahu yang dibedah dari target hingga akhir tahun 2025 sebanyak 2.069 rumah.

”Adapun selama 2021 hingga 2024, sebanyak 7.500 rumah telah dibedah Pemkot Surabaya dengan berbagai skema. Mulai dukungan APBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” kata Eri Irawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Dia mengatakan, DPRD Kota Surabaya terus memonitor program tersebut dari waktu ke waktu. Termasuk mendiskusikan dengan Pemkot Surabaya terkait kendala-kendala teknis di lapangan.

”Per 19 Juni ini sudah 617 rumah dituntaskan. Tentu data ini dinamis, bergerak, setiap hari bertambah. Insyaallah target 2.069 rumah tahun ini bisa tercapai dan menghadirkan kebahagiaan bagi ribuan warga Kota Pahlawan,” ujar Eri Irawan.

Eri mengatakan, sejak awal DPRD Surabaya mengawal agar anggaran perbaikan rutilahu tidak digeser di tengah tantangan situasi fiskal yang terbatas mengingat perbaikan rutilahu sangat dinantikan masyarakat.

”Ini bukan sekadar teknis perbaikan rumah, tapi komitmen kita bersama untuk memenuhi hak rakyat terhadap tempat tinggal yang layak. Juga sekaligus memastikan ada keberpihakan pembangunan, tidak ada satu pun rakyat yang ditinggal, no one left behind, di tengah pesatnya kemajuan kota,” tutur Eri Irawan.

Dia mengapresiasi komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyiapkan program perbaikan rutilahu dengan terobosan inovatif. Seperti pengerjaannya memberdayakan warga dengan konsep padat karya melalui kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) di masing-masing kelurahan.

”Anggota KTPR adalah warga setempat. Sehingga, ini sekaligus bisa memberdayakan ekonomi warga di sekitar lokasi sasaran rutilahu,” terang Eri Irawan.

Selain itu, lanjut Eri Irawan, pembelian bahan bangunan yang harus melibatkan toko-toko kecil di sekitar lokasi rutilahu alias tidak boleh dipusatkan di satu toko bahan bangunan skala besar.

”Ini menimbulkan dampak pemerataan ekonomi. APBD pun dinikmati merata, bukan hanya para pelaku ekonomi besar, tapi juga kelompok pelaku usaha kecil-menengah,” tandas Eri Irawan.