Surabaya Butuh Rp 5,6 Triliun untuk Percepat Pembangunan 2025, dari Mana Sumbernya?

JawaPos.com–Pembangunan suatu daerah membutuhkan anggaran yang tidak murah. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun menggelontorkan dana APBD Rp 6,03 triliun untuk proyek infrastruktur 2025.

Beberapa proyek infrastruktur prioritas yang akan dikerjakan pada 2025, di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari, underpass Bundaran Dolog, hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengakui, pemkot memerlukan dana besar untuk merealisasikan proyek infrastruktur. Untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik.

”Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya segera dirasakan. Berbeda jika dilakukan per segmen, memakan waktu lebih lama dan biaya kenaikan harga lahan,” ujar Irvan, Minggu (19/1).

Dia menegaskan, percepatan pembangunan lima tahun ke depan, menjadi prioritas. Bahkan dimasukkan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029.

”RPJMD 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026,” imbuh Kepala Bappedalitbang Surabaya Irvan Wahyudradjad.

Artinya, lanjut dia, program-program yang sudah ada dalam RPJMD 2021-2026 tetap dikerjakan Pemkot Surabaya dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif. Seperti pinjaman daerah. Bisa juga dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Irvan menyatakan, untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 5,6 triliun.

”Saat ini kami sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan. Kami akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan,” tutur Irvan Wahyudradjad.

Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut.

”Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan mereka sangat mendukung. Targetnya, beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan 2024 melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” tandas Irvan.