Pemkot Surabaya Raih Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan, Pemkot Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Berobat Gratis Warga Miskin

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari BPJS Kesehatan. Pemkot memastikan setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu, tanpa hambatan finansial.

Penghargaan UHC Award tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Acara UHC Award 2024 dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Wapres menyampaikan, berdasar data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276 juta jiwa. Jumlah tersebut sama dengan sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia.

”Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda),” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres menerangkan, ada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award 2024. Penghargaan imtu enunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemda dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk.

”Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh,” tutur Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan UHC Award 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC. Juga berkomitmen mendukung program JKN serta mendorong, memotivasi pemda provinsi dan kabupaten/kota lain untuk mencapai UHC.

Ali Ghufron menyatakan, pada tahun ini, cakupan UHC Indonesia ditargetkan dapat mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia. Target UHC tersebut bisa dicapai sekarang.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Anggaran itu merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan jaminan kesehatan warga Surabaya melalui program UHC.

”Jadi sejak April 2021 lalu, bagi warga ber-KTP Surabaya cukup menunjukkan KTP saja saat berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot, mereka sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan,” kata Wali Kota Eri.

Hingga saat ini, sudah ada 226 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Surabaya yang telah bekerja sama dengan pemkot dalam program UHC. Terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas.

Wali Kota Eri berharap, derajat kesehatan masyarakat Surabaya lebih meningkat. Tak hanya itu, program tersebut diharapkan dapat meringankan kondisi finansial masyarakat Kota Pahlawan.

”Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya,” tutur Eri.