DPRD Sebut Warga Butuhkan Layanan Radiologi BPJS di RSUD Soewandhie

JawaPos.com–Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan, warga saat ini membutuhkan pelayanan radiologi dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan di RSUD Soewandhie Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, layanan radiologi di rumah sakit tersebut belum bisa melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan

”Adanya alat radioterapi ini sebagai ikhtiar Pemkot Surabaya dalam memberikan atau memenuhi layanan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni layanan kesehatan,” kata Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara.

Khusnul menjelaskan, sebenarnya izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun, tinggal kemudian dari BPJS menilai klaim yang belum turun.

”Kami berharap sebenarnya bisa loh paralel. Misalnya dengan Bapeten, kemudian Kemenkes, BPJS, terkait alat itu sehingga kemudian tidak menunggu lama,” papar Khusnul.

Direktur Utama RSUD Soewandhie Billy Daniel Messakh mengatakan, BPJS Kesehatan telah menjelaskan bahwa apabila ada tambahan jenis pelayanan yang bersifat spesialis, harus ada kerja sama baru.

”Pada 2 September, kami sudah mengajukan ke pihak BPJS. Dari BPJS Surabaya sudah turun ke Soewandhie untuk melihat. Terus rekomendasi sudah keluar, sangat direkomendasikan untuk pelayanan. Dari situ dikirim ke BPJS pusat oleh BPJS Surabaya. Nah sekarang yang kami tunggu dari BPJS pusat yang mengeluarkan,” terang Billy.

Billy mengharapkan nilai klaim segera turun karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan radioterapi. Saat ini, warga harus mengantre 8-10 bulan di RSUD Soetomo.

Bahkan terkadang mereka (pasien) harus dikirim ke Sidoarjo. Billy Daniel Messakh membeberkan sempat mendapat pesan WhatsApp dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berisi aduan warga Surabaya tentang masalah tersebut.

”Tapi sudah ada kabar dari BPJS, kelihatannya dalam waktu dekat ini sudah akan keluar izin. Jadi begitu izin keluar, BPJS bisa dipakai,” tutur Billy.

Dengan adanya fasilitas BPJS pada layanan radiologi, akan berpengaruh terhadap produktivitas alat. Jika alat digunakan hanya untuk pasien umum, sangat sedikit pasien dan penggunaannya. Bahkan yang datang untuk menggunakan layanan itu saat ini baru 3-4 orang. Sedangkan alat tersebut bisa beroperasi hingga 45 pasien dalam sehari.

”Karena mahal, satu kali radioterapi itu paketnya Rp 75 juta. Kalau untuk kanker serviks Rp 125 juta. Nah karena mahal itu masyarakat jadi mundur. Mereka minta BPJS. Jadi alat-alat itu akhirnya nganggur kalau tidak ada pasien,” ujar Billy Daniel Messakh.