Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Dirjen ESDM Tampung Keluhan Pelaku UMKM di Kampung Lontong

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji berkunjung ke Balai RW 02, Kampung Lontong, Jalan Petemon Barat No. 27 C, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. Kunjungan kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Dirjen ESDM mendengarkan aspirasi warga Kampung Lontong yang mengeluhkan kenaikan harga gas.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, telah berkirim surat kepada Kementerian ESDM untuk meminta solusi terkait permasalahan harga dan nilai jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong.

”Di sini dikeluhkan pada waktu itu ada nilai jaminan (pemakaian). Nah jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,” kata Wali Kota Eri.

Akibat adanya jaminan pembayaran penggunaan gas, 59 kepala keluarga (KK) yang menggeluti usaha lontong di kampung tersebut tidak bisa melunasi tagihan. Yang semula harga penggunaan per meter kubik Rp 4.000, kini menjadi Rp 6.000.

Wali Kota Eri minta pembayaran tetap dilakukan asal menggunakan hitungan harga lama, yakni Rp 4.000 per meter kubik. ”Tetap membayar, wajib membayar. Tapi, tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp 6.000, kami juga mohon jaminannya dihilangkan,” ujar Eri.

”Saya membuat surat kepada Pak Dirjen, bahwa UMKM di Kampung Lontong ini. Jangan sampai ada yang rumahnya dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM. Jika rumahnya dijual dan dimanfaatkan untuk manfaat lainnya, saya akan memberikan sanksi hukuman kepada warga saya,” tegas Eri.

Sementara itu, Dirjen Kemen ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, akan menindaklanjuti keluhan warga terkait harga dan tunggakan jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong, Surabaya. Keluhan tersebut akan disampaikan kepada PT PGN untuk ditindaklanjuti bersama.

”Akan kami komunikasikan segera,” kata Tutuka.

Tutuka menjelaskan, Kementerian ESDM akan memberikan perhatian lebih terhadap warga kurang mampu di Kampung Lontong, agar bisa bertahan menjalankan usaha. Dia berharap permasalahan itu bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan warga Kampung Lontong di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan.

”Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil, untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,” jelas Tutuka Ariadji.

Lurah Kupang Krajan Herman Felani menyampaikan, dari data 2022 akhir hingga pertengahan 2023, ada 59 KK yang menggeluti usaha UMKM Lotong di kawasan Jalan Petemon Barat. Akibat kenaikan harga dan jaminan pembayaran, pada Agustus hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN.

”48 pelaku UMKM lontong beralih menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram. Yang kemarin ada masalah tunggakan, terus jaminan pembayaran, akhirnya kan nggak mampu bayar, itu akhirnya diputus PGN. Meteran diambil tidak ada jaringan gas lagi dan beralih menggunakan gas 3 kilo itu,” terang Herman.

Herman mengungkapkan, pemutusan meteran gas PGN itu terjadi saat awal menjabat sebagai lurah Kelurahan Kupang Krajan, yakni pada Oktober 2021. Sedangkan keluhan jaminan pembayaran gas PGN, dirasakan warga Kampung Lontong sejak November 2021.

Dia bersama jajarannya berusaha menampung aspirasi warga dan mencari solusi terkait hal tersebut di berbagai forum diskusi. Termasuk melalui DPRD Kota Surabaya hingga rapat di kantor Pemkot Surabaya.

”Wakil Wali Kota Armuji juga berupaya mencari solusi terkait hal tersebut. Karena tidak ada titik temu, warga mengeluh dan keberatan jika harus melunasi tagihan jaminan pembayaran gas PGN. Tagihan jaminan pembayaran itu jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah sehingga membuat pelaku UMKM di Kampung Lontong memilih menggunakan tabung gas 3 kilogram,” papar Herman.