Dobel Anggaran Pengembangan UMKM Rp 9 Miliar Disorot Dewan

JawaPos.com- DPRD Surabaya terus memelototi anggaran belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot untuk tahun depan. Dari penelusuran, Komisi B DPRD Surabaya menemukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya mengalokasikan dobel anggaran untuk pengembangan UMKM. Itu dinilai tidak efektif.

Total anggaran pengembangan UMKM mencapai Rp 9 miliar. Meliputi Rp 5,9 miliar untuk pemasaran dan peningkatan produk serta Rp 3,1 miliar untuk plot anggaran fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menilai dua plot anggaran itu tidak efektif. Bahkan cenderung berpotensi dobel anggaran untuk satu jenis kegiatan yang sama. ”Ini kan kegiatan yang sama, tapi dipisah seolah-olah menjadi dua kegiatan yang berbeda,” ucapnya.

Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos pun sudah dicecar pertanyaan. Komisi B mempertanyakan dua alokasi anggaran untuk UMKM itu. Untuk bidang pemasaran dan peningkatan produk, contohnya. Sasarannya mencapai 5.220 UMKM.

Sedangkan fasilitasi usaha mikro untuk pengembangan produk, lanjut dia, jumlah sasarannya 500 pelaku usaha. ”Kami sudah tanya. Ternyata nggak bisa jawab untuk apa saja kegiatan itu,” ungkapnya.

Menurut Anas, dua alokasi anggaran bagi pengembangan UMKM tersebut tidak efektif. Dia menyarankan dua program itu digabung menjadi satu. Sehingga belanja anggaran tidak tercecer di banyak kegiatan dan tak berpotensi jadi pemborosan belanja. ”Ini untuk efektivitas kegiatan. Supaya dinkopdag bisa fokus,” tutur politikus PDIP tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto menepis anggapan dewan tidak mendukung pengembangan UMKM. Lewat kritik itu, papar dia, DPRD sangat setuju agar pelaku usaha mikro bisa berkembang. Apalagi di tengah upaya pemkot menggencarkan ekonomi kerakyatan.