Wali Kota Surabaya Minta Dibuatkan SOP Pengecekan dan Pendataan MBR

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) tentang pengecekan dan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Eri menjelaskan, ekonomi kerakyatan harus terus digerakkan menyusul Kota Surabaya saat ini sudah masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. ”Gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik,” kata Eri Seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (27/3).

Apalagi, lanjut dia, ekonomi kerakyatan yang dilakukan Pemkot Surabaya selama ini, sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat. Yakni 40 persen APBD harus dikerjakan UMKM.

Menurut dia, gerakan ekonomi kerakyatan itu harus bisa dirasakan MBR. Dia pun meminta jajarannya untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. Bahkan, wali kota juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR.

”Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi,” ujar Eri.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya menyatakan, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya harus diperkuat melalui program Program Bulan Maret Padat Karya. ”Tujuan pokok program padat karya yang tekah diresmikan wali kota beberapa hari lalu adalah untuk memberdayakan SDM warga Surabaya,” terang Adi Sutarwijono.

Dia mengapresiasi upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah Kota Surabaya pada masa PPKM level 1. Program padat karya sudah direncanakan DPRD dan Pemkot Surabaya sejak pembahasan perubahan APBD Surabaya 2021.

”Namun waktu itu pemerintah kota belum siap. Baru pada tahun ini dilaksanakan komitmen bersama tersebut,” ujar Adi Sutarwijono.

Dengan program padat karya tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja warga Surabaya khususnya warga MBR. Sehingga, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan daya beli masyarakat.