Sidang Mafia Tanah Pemalsuan Dokumen, Oknum Jalur Ordal Belum Terungkap, Panggil Lagi Saksi Senin Depan

JawaPos.com-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik kembali menjadwalkan sidang pemalsuan dokumen pengurusan SHM pada Senin (29/9). Keputusan tersebut diambil lantaran saksi Charis Wicaksono selaku perwakilan PT Kodaland Inti Properti kembali mangkir dari persidangan.

Padahal, keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap keterlibatan oknum BPN Gresik yang disebut memiliki akses jalur orang dalam.

Hakim Ketua Sarudi mengungkap bahwa modus operandi dalam perkara yang menyeret Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva itu masih janggal. Sebab, hingga delapan kali sidang digelar, belum menguak keterlibatan tangan tak terlihat yang diduga ikut terlibat.

"Patut diduga ada skenario. Karena berkas bisa terus lolos hingga diterbitkan SHM yang merugikan korban," ujar Sarudi.

Wakil Ketua PN Gresik itu juga menegaskan bahwa perkara tersebut akan terus bergulir. Meskipun, hak kepemilikan tanah Tjong Cien Sing telah kembali menjadi 32.751 meter persegi pada Juli 2024, pasca mediasi bersama pihak BPN Gresik.

"Tidak menghapus perbuatan pidananya. Berkaitan dengan pemalsuan dokumen," tandas Sarudi.

Hal tersebut merujuk pada kejanggalan proses pendaftaran permohonan. Antara lain tidak diajukan oleh pemilik atau kuasanya, melalui loket jalur orang dalam, berkas oleh terdakwa Deva selaku asisten surveyor kadastral (ASK), serta tanpa melalui prosedur verifikasi berkas. Bahkan, pada tahap pengukuran, ternyata terdakwa Deva yang mendapat surat tugas.

"Ada kesan bahwa petugas ukur bisa diatur atau dipesan. Ini masih jadi tanda tanya besar," imbuh Hakim Anggota Aunur Rofiq.

Pihaknya pun akan memanggil kembali saksi Charis Wicaksono pada Senin mendatang (29/9). Sebab, karyawan PT Kodaland Inti Properti itu sudah dua kali mangkir dalam persidangan.

"Untuk panggilan ketiga disertai dengan peringatan. Jika masih tidak hadir, kami akan mengeluarkan surat panggilan secara paksa," tegas Aunur Rofiq.

Sementara itu, saksi Wahyu Eko Cahyono menyebut bahwa polemik batas tanah itu menguntungkan pihak PT Kodaland Inti Properti. Hal tersebut terungkap saat pengukuran ulang pasca proses mediasi.

"Kondisi lapangan sudah berubah. Batas tanah menjadi akses jalan dan dipagari," ucap Wahyu Eko Cahyono.