PNS Bekerja di Mana Saja, Begini Penjelasan Wali Kota Surabaya

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait keinginan agar pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) Surabaya bisa bekerja dari mana saja pada 2024.

Wacana tersebut akan dilakukan pada 2024. Namun sebetulnya langkah tersebut sudah dijalankan jajaran ASN, salah satunya pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh Balai RW dengan mengedepankan digitalisasi.

”Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi, maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu adalah sekarang sudah ada pelayanan di balai RW.  Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat? Contoh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah, tidak harus di kantor, jalan-jalan ke bawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Pada pelayanan di Balai RW, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan kemampuan para ASN maupun perangkat yang tersedia. Sebab, pemkot mengedepankan konsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi telah menyediakan komputer di setiap Balai RW. Bahkan, para ASN telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing.

”Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat,” ujar Eri.

Sebab, menurut dia, ASN bisa bekerja di mana saja, terutama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar output dan outcome dapat tercapai. Karena itu, dia berharap setiap ASN bisa mengetahui persoalan warga, serta bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut.

”Hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung,” tegas Eri.

Meski begitu, Wali Kota Eri Cahyadi tidak mempersoalkan apabila terdapat ASN yang menyelesaikan pekerjaan dari rumah masing-masing. Namun dia mengingatkan, tiap ASN harus menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Yakni hasilnya akan terlihat di output dan outcome mereka masing-masing.

”Boleh saja, ketika bekerja dia punya waktu, sekarang dia ada di Balai RW karena ada pelayanan. Sampai pukul 14.00-15.00 WIB ternyata tidak ada orang yang ingin mengurus pelayanan atau habis pelayanan, dia bisa pergi ke tempat lain. Tetapi contoh, ketika ada yang meminta mengurus KTP, warga bisa menghubungi ASN, warga diminta kirim datanya, lalu dibantu ASN dan dikirim. Artinya, langsung diproses,” terang Eri.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, tidak akan ada ASN yang dapat mengelabui masyarakat. Sebab, setiap ASN memiliki capaian output dan outcome sebagai pertanggungjawaban atas kinerja mereka masing-masing. Apalagi, dia berpesan tidak ada pelayanan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam SOP.

”Sanksinya tunjangan kerja bisa dikurangi, bisa dikurangi sampai 100 persen kalau dia tidak memenuhi. Jadi tidak mungkin ada ASN yang berani mengelabui. Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus bisa mengubah itu, bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang dinilai sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan. Karena semua pelayanan dan perizinan, siapapun yang mengerjakan itulah KPI (key performance indicators),” jelas Eri.

Dengan wacana ASN bekerja dari mana saja, lanjut Eri, sistem tersebut dinilai hampir sama dengan sistem yang diterapkan para startup.

”Iya, seperti startup tapi ada output dan outcome. Contoh KTP dalam sehari harus selesai, KK sehari harus selesai. Nanti tahu di Balai RW mana, petugasnya siapa. Kalau belum selesai terkena sanksi tunjangan kerja dikurangi,” terang Eri.

Sehingga, menurut dia, tidak akan ada lagi masyarakat yang berpikiran bahwa ASN yang tidak bekerja tetap menerima gaji. Itu diubah dengan melihat capaian output dan outcome setiap ASN.

”Itu pernah saya terapkan saat menjadi kepala Disperkim, mereka tidak ada yang terlambat dalam memberikan proses perizinan. Jika terlambat berapa persen tunjangan akan dipotong, karena saya tahu siapa saja yang bertugas. Maka saya terapkan ketika menjadi wali kota,” papar Eri.