DPRD Surabaya Kritik Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis: Tidak Tepat, APBN dan APBD Masih Mampu!

PROGRAM BARU: Siswa SDN Tugu Jebres, Solo, menyantap paket uji coba makan siang gratis di sekolah mereka, Kamis (25/7). (M. IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)

JawaPos.com - Kabar penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak yang menolak karena MBG dianggap bagian dari program kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Seperti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. Ia mengaku tidak setuju apabila zakat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, yang kini memasuki pekan ketiga sejak Senin (6/1).

"Saya pikir Zakat itu kan kedermawanan seseorang untuk membagi sebagian rezekinya kepada orang lain. Sementara Makan Bergizi Gratis ini kan upaya negara untuk membangun SDM jangka panjang," ujarnya, Rabu (22/1).

Menurut Fathoni, APBN, APBD Provinsi, hingga APBD Kabupaten/Kota masih mampu untuk menanggung pengeluaran program Makan Bergizi Gratis, tanpa harus melibatkan para pemberi Zakat.

"Zakat itu soal individu habluminallah. Nah ini (MBG) kan habluminannas. Jadi menurut saya tidak relevan kalau kemudian uang Zakat digunakan untuk mendukung Makan Bergizi Gratis," tandas politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp 71 Triliun untuk program Makan Bergizi Gratis 2025. Targetnya, dana itu bisa untuk menjangkau 17,5 Juta penerima manfaat hingga Desember 2025 mendatang (bertahap).

Namu, anggaran Makan Bergizi Gratis yang beredar dinilai tidak cukup oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ia lantas mengusulkan zakat masyarakat untuk membiayai program yang disebut-sebut bisa menyelesaikan stunting.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum terlibat di program Makan Bergizi Gratis. Saya kemarin juga berpikir, kenapa tidak zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita libatkan untuk program ini?" tuturnya baru-baru ini.