Bawaslu Sebut Lebih dari 1.000 TPS di Surabaya Berpotensi Rawan saat Hari pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024  

JawaPos.com – Jelang hari pemungutan suara atau pencoblosan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kota Surabaya telah memetakan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hasilnya, ada sebanyak 1.156 TPS atau lebih dari sepertiga dari total 3.394 TPS di Surabaya yang dianggap rawan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin.

"Pemetaan TPS Rawan dilakukan oleh 153 Pengawas Kelurahan selama 6 hari pada 10 November 2024 sampai dengan 15 November 2024," ujar Syafiudin.

Pemetaan kerawanan, lanjut dia, dilakukan dalam 8 variabel dan 26 indikator. Berdasarkan pemetaan dari 3.964 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan, serta 31 Kecamatan di Kota Surabaya.

Dari 1.156 TPS yang dianggap rawan, Syafiudin menyebut ada 265 TPS yang terdapat pemilih DPT tidak memenuhi syarat. Kemudian di 203 TPS, terdapat Pemilih Tambahan (DPTb).

Di 81 TPS, terdapat Potensi DPK atau pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT. Sedangkan di 94 TPS, terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. 

"Di 311 TPS, terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS, dan 17 TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU), 2 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan," tambah Syafiudin.

Bawaslu juga mencatat ada 5 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan. Juga 1 TPS yang pernah ada penolakan penyelenggaraan pemungutan suara, serta 11 TPS dengan riwayat praktik politik uang.

3 TPS di Surabaya juga tercatat memiliki riwayat petugas KPPS yang ikut berkampanye. Lalu di 3 TPS lainnya, ada riwayat ASN, TNI/Polri, dan perangkat kelurahan melakukan kegiatan yang condong ke salah satu paslon.

Di 4 TPS, ada riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara rusak. Lalu 19 TPS memiliki riwayat kekurangan dan kelebihan logistik, 4 TPS riwayat terlambat distribusi logistik, dan 2 TPS sulit dijangkau.

"11 TPS didirikan di wilayah rawan konflik, 12 TPS rawan bencana, 3 TPS di lokasi khusus, 52 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih," tutur Komisioner Bawaslu Surabaya itu.

Syafiudin menambahkan, Bawaslu juga mencatat 11 TPS terkendala jaringan internet, 11 TPS lainnya terkendala kendala aliran listrik. 17 TPS ada di dekat wilayah kerja, dan 13 TPS dekat rumah atau posko tim kampanye pasangan calon.