PSN Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Berada di Kawasan Teritori, GNPK Khawatir Kekuatan Pertahanan Berkurang

JawaPos.com–Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land di pesisir timur Kota Surabaya. Proyek itu akan mereklamasi lahan seluas 1.084 hektare dengan estimasi investasi mencapai Rp 72 triliun.

Sejumlah pihak mempertanyakan proyek tersebut. Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta supaya proyek strategis nasional (PSN) di sisi timur Kota Pahlawan mempunyai itu detail studi kelayakan. Hal itu bertujuan mengukur dampak pembangunan PSN reklamasi itu terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan warga pesisir. Khususnya di kawasan Kenjeran, Surabaya.

Sementara itu, Ketua GNPK, Pengaduan Masyarakat Jawa Timur Miko Saleh mengungkapkan keprihatinan terhadap proyek tersebut. Proyek itu janggal karena mencakup wilayah yang merupakan kawasan teritorial.

”Kalau masalah reklamasi, ya pasti janggal, di situ ada plang tulisan kawasan teritorial,’” ungkap Miko.

Kekhawatiran semakin besar karena area reklamasi tersebut sangat dekat dengan Pusdiklat TNI Angkatan Laut. Hal itu, menurut Miko, dapat berdampak buruk pada kemampuan monitoring keamanan di wilayah Surabaya.

”Ini di kawasan teritorial sehingga dikhawatirkan mengurangi kekuatan atau pertahanan untuk memonitor wilayah Surabaya dan sekitarnya,” tegas Miko, yang juga dikenal sebagai pengamat pelayanan publik.

Sebelumnya juga penolakan proyek itu datang dari warga Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pada 3 September, warga berkumpul di Pasar Wisata Harmoni Keputih menolak proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) dalam forum Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Warga khawatir proyek itu akan menggusur mata pencaharian nelayan.

Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono menambahkan, PSN di sisi pesisir timur Surabaya sebagai Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land.

”Diduga membuat pulau buatan, jarak dari Surabaya kurang lebih 100 meter. PSN ini tidak ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD) dan jangka panjang (RPJPD) Kota Surabaya,” imbuh Baktiono beberapa waktu lalu.

Baktiono berharap pemerintah pusat bisa melakukan kajian mendalam untuk memetakan dampak pelaksanaan proyek bagi ekosistem dan masyarakat Kota Surabaya.

”Semangat dari Surabaya yang saya tahu sejak era Bu Tri Risma itu melindungi kawasan pesisir dan memperluas kawasan mangrove. Terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kalau ada reklamasi berarti tidak tersambung dengan semangatnya,” ungkap Baktiono.