Jadi Korban Penganiayaan Penyelenggara Pemilu, DKPP Siap Terima Aduan Istri Siri Komisioner KPU

JawaPos.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap menerima laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Termasuk kasus penganiayaan yang menyeret nama AT, komisioner KPU Kota Surabaya sebagai terduga pelaku. Terkait apakah laporan itu memenuhi unsur pelanggaran bisa dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.

Hal itu disampaikan anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Jumat (7/4). Menurut dia, setiap pengaduan yang masuk ke DKPP akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

’’Kami tidak dalam posisi menyarankan atau melarang (laporan, Red). Tapi jika dipandang ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yang menangani adalah DKPP,’’ kata Raka Sandi kepada Jawa Pos.

Dalam hal pelaporan, jelas dia, DKPP bersikap pasif. Tapi jika terdapat pengaduan yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu, DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu siap untuk menindaklanjuti. ’’Kalau sudah menjadi perkara, ya harus dilanjutkan,’’ ujar Raka.

Dia menyampaikan, penyelenggara pemilu sebagai pejabat publik terikat oleh kode etik dan pedoman perilaku. Itu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Bahwa setiap penyelenggara pemilu diharapkan menjadi contoh yang baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Termasuk di dalamnya harus menghindari tindakan amoral seperti melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan yang merugikan orang lain. Itu penting untuk menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu dan pegawai di dalamnya.

’’Secara moral dan etik demikian. Diharapkan bisa menjaga integritas pribadinya sehingga dipercaya publik,’’ papar Raka.

Nah, jika terbukti melanggar kode etik, DKPP berwenang menjatuhkan sanksi penyelenggara pemilu. Dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, ada tiga jenis mekanisme sanksi. Yaitu, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Teguran tertulis disampaikan dalam bentuk peringatan dan peringatan keras. Sementara itu, pemberhentian tetap berupa pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

Terkait sanksi pada kasus penganiayaan yang melibatkan AT sebagai terduga pelaku, Raka Sandi tidak bisa berpendapat lebih jauh. Sebab, mekanismenya harus dibuktikan dalam sidang pemeriksaan DKPP.