Resmi Terapkan Parkir Nontunai, Pemkot Surabaya Kerahkan 752 Petugas Awasi QRIS di 322 Titik

JawaPos.com – Parkir nontunai resmi diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya secara bertahap. Kemarin (1/2) pembayaran lewat QRIS mulai diberlakukan di ratusan titik.

Opsi membayar tunai masih tersedia. Namun, rencananya digitalisasi terus dioptimalkan Pemkot Surabaya. Tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan anggaran daerah (PAD) dari parkir.

Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menyampaikan, di antara total target 1.370 titik parkir, pembayaran parkir nontunai masih diterapkan di 322 titik di ibu kota Jawa Timur tersebut. Di antaranya, di Jalan Tunjungan, Embong Malang, dan Taman Apsari. Penerapan ini juga dilakukan atas kesepakatan dengan Paguyuban Jukir Surabaya (PJS). Pembayaran parkir secara nontunai diterapkan bertahap karena melihat jumlah titik parkir yang ada. Juga, kesiapan QRIS untuk pembayaran.

Menurut Tundjung, bagi hasil langsung masuk ke rekening jukir (juru parkir). Karena itu, jukir wajib memiliki QRIS dan buku rekening. ”Sekarang dilakukan pendataan ke semua jukir,” kata Tundjung.

Total jukir utama yang terdaftar di dishub sekitar 1,7 ribu orang. Namun, yang tergabung sekarang baru 376 jukir. Mereka sudah menyerahkan berkas untuk pembuatan rekening di Bank Jatim.

Tundjung menyatakan, saat ini pembayaran voucher masih dilakukan di Taman Bungkul dan balai kota saja. Tempat lainnya masih dalam proses, termasuk di Jalan Tunjungan. Sosialisasi nanti berlangsung bertahap di semua tempat.

Menurut dia, evaluasi QRIS dilakukan berkala. Termasuk terkait dengan notifikasi pembayaran QRIS bisa masuk ke HP jukir. Bagi yang tidak memiliki e-money, pembayaran masih bisa dilakukan secara tunai karena jukir masih membawa karcis. ”Ini proses transisi menuju pembayaran full nontunai,” terangnya di Jalan Tunjungan kemarin.

Kepala UPT Parkir Dishub Jeanne Mariane Taroreh mengungkapkan, titik parkir lainnya masih dalam proses. Koordinasi dengan PJS disebutnya juga berlangsung baik. Dishub terus memonitor kondisi di lapangan. Termasuk pendapatan jukir. ”Jadi, ini masih proses. Harapannya, di semua titik ada pembayaran nontunai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PJS Izul Fiqri menjelaskan, penolakan sebelumnya dipicu beberapa hal yang membuat para jukir khawatir. Terutama soal kesejahteraan. Karena itu, diskusi dengan wali kota dilakukan. Termasuk harus ada evaluasi ke depannya. ”Kami ingin menunjukkan jukir punya sumbangsih untuk Kota Surabaya,” tegasnya.

Izul menambahkan, pembagian bagi hasil juga membuat jukir khawatir. Terutama di titik parkir yang sepi. Misalnya, pendapatan mereka sehari Rp 100 ribu. Dengan sistem bagi hasil nontunai, 60 persen diperuntukkan pemkot, 35 persen bagi jukir, dan 5 persen untuk koordinator parkir. Hasilnya tentu kurang untuk memenuhi kebutuhan jukir. Karena itu, pihaknya meminta nanti dilakukan evaluasi sehingga kesejahteraan jukir bisa terjamin.

Sementara itu, Kasubbag TU UPT Parkir Dishub Afan Abdillah menyebutkan, ada 752 petugas dishub yang mengawasi di lapangan. Sekaligus membantu sosialisasi bagi pengguna parkir. Harapannya, penerapan pembayaran parkir secara nontunai itu berjalan lancar dan berdampak pada PAD. ”Terkait dengan kesejahteraan jukir, nantinya ada evaluasi agar sama-sama enak,” jelasnya. (omy/c14/ttg)