Desak Pemkot Surabaya Segera Berikan Bantuan Operasional SMA/SMK

JawaPos.com - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta masih menantikan keputusan Pemkot Surabaya soal pemberian bantuan operasional pendidikan. Sebab, sekolah merasa berat bila harus menanggung biaya siswa-siswi asal Surabaya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka mendorong agar mekanisme bisa disamaratakan, yakni semua siswa asal Surabaya mendapat bantuan operasional.

Kepala MKKS SMA Swasta di Surabaya Hadi Sukiyanto meminta agar bantuan operasional pendidikan bisa seperti saat SMA masih di bawah Pemkot Surabaya. Saat itu, semua siswa asal Surabaya mendapat alokasi keringanan. Sekolah pun bisa maksimal dalam menerapkan standar pendidikan.

”Kami inginnya begitu. Sebab, saat operasional dialihkan ke provinsi, mekanismenya berbeda. Bantuan yang didapat pun tidak sama. Karena itu, kami berharap Pemkot Surabaya bisa memberikan bantuan itu,’’ katanya.

Namun, kata Hadi, mekanisme yang diusulkan sempat ditolak. Sebab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta hanya siswa dari keluarga kurang mampu yang bisa di-back up biaya operasionalnya. Sementara itu, yang lain tidak.

’’Kami sudah sempat usulkan nominalnya sekitar Rp 286 ribu untuk SMA. Namun, minta dibenahi lagi. Ini kami masih menunggu format data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya yang diminta,” katanya.

Hadi mengaku selama ini sekolah merasa kesulitan mengakomodasi keinginan siswa dan orang tuanya. Ada yang statusnya MBR dan mengajukan keringanan. Namun, saat diajukan ke dispendik, ternyata siswa tersebut tidak terdata.

”Ada yang statusnya bukan masuk MBR, tapi mereka minta keringanan karena berbagai kondisi. Akhirnya, sekolah memberikan keringanan sesuai kemampuan bayar orang tua,’’ ujarnya. Risikonya, sekolah yang harus nombok.

Hadi mengatakan, saat ini jumlah siswa SMA/SMK swasta asal Surabaya mencapai 12.066 anak. Dia berharap semua anak bisa mendapat bantuan operasional tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji angka riil jumlah bantuan yang harus dikucurkan kepada siswa SMA/SMK. Usulan nominal dari MKKS Swasta dijadikan patokan pihaknya untuk menentukan angka bantuan operasional sekolah tersebut.