Ratusan Ribu Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini, aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP.

”Capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,” kata Eddy Christijanto, Rabu (3/1).

Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD karena belum seluruh institusi memanfaatkan KTP digital tersebut. Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD.

”Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanan,” ujar Eddy Christijanto.

”Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur baru Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD,” sambung dia.

Menurut Eddy, hal tersebut yang melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. Padahal, selama ini, pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain, hingga ke perusahaan-perusahaan swasta.

”Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk menyosialisasikan terkait IKD,” ungkap Eddy Christijanto.

Eddy menyebutkan, untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN di Surabaya. Juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.

”Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD,” jelas Eddy Christijanto.

Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan bank-bank. Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank berkantor pusat di Jakarta.

”Mereka (bank) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerja sama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratan bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital,” harap Eddy Christijanto.

Eddy menambahkan, pihaknya juga berencana menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Kerja sama itu untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD.

”Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerja sama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi,” ucap Eddy Christijanto.