Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah, Titip Pesan Penting

JawaPos.com–Mengawali 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada segenap Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1).

Wali Kota Eri membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Sebab, Kota Pahlawan memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Wali Kota Eri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan. Selain itu, terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin dinamis.

”Saya mengingatkan lagi pada 2024, tidak ada lagi pungutan apapun. Sudah saya sampaikan sejak 2023, jadi jangan sampai ada lagi,” kata Wali Kota Eri.

Selanjutnya, Wali Kota Eri berharap agar sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.

”Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), dan ada yang tidak. Sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,” jelas Eri.

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Dia pun meminta untuk dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta.

”Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. BOPDA ini untuk yang tidak mampu,” tegas Eri.

Wali Kota Eri yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menuturkan, sekolah swasta yang terdapat anak dari keluarga miskin akan mendapatkan BOPDA. Tetapi, jika sekolah tersebut dinilai sudah mampu dengan kemampuan membangun gedung, memiliki jumlah murid yang banyak hingga ada yang inden, BOPDA diberikan kepada sekolah swasta lain.

”BOPDA diberikan ke sekolah swasta lain yang kelasnya masih sedikit, sehingga sekolah swasta lain bisa meningkatkan kemampuan. Akhirnya bisa sederajat. Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP-nya, tolong sadar jangan dibebankan ke BOPDA,” tegas Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, akan mengatur standar minimal pemberian BOPDA. Langkah pertama yang dilakukan adalah Dispendik Surabaya akan segera merumuskan hal tersebut bersama MKKS dan K3S.

Dia menyebut, alokasi dana BOPDA mencapai Rp 500 miliar yang mencakup untuk pembiayaan SD dan SMP negeri dan swasta. Perinciannya, jenjang SD/MI mencakup 350 sekolah dengan alokasi Rp 250 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencakup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.

”Formulasi BOPDA itu dihitung berdasar rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp 3 juta dan jenjang SMP/Mts Rp 5 juta,” ujar Yusuf.

”Pembiayaan nanti kita sosialisasikan. Kita musyawarah, nanti bisa diukur dari SPP. SPP-nya untuk kegiatan apa saja? Misalnya ada kegiatan akademik, ekstrakurikuler, ada kegiatan yang pendampingan. Ini nanti dirumuskan,” tambah Yusuf.

Dia menambahkan, kegiatan apa sekolah, ada atau tidaknya murid inden, hingga bangunan atau gedung sekolah, juga menjadi penentu parameter dalam menentukan pemberian BOPDA.